Denpasar, (Metrobali.co.id) 

 

 

Polda Bali menindak 21 orang dalam 18 perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah antrean panjang yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali pada pertengahan Oktober 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti sekitar 753 liter BBM bersubsidi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bali Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan, penindakan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, termasuk dugaan penimbunan dan penjualan kembali dengan harga jauh di atas harga resmi.

Menurut Wisnu, subsidi pemerintah bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan energi tetap terjangkau bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dan menghambat penyaluran subsidi tepat sasaran.

“Di tengah kondisi masyarakat yang harus mengantre BBM, kami tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari kesulitan orang banyak. Penanganan kami lakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran, peran pelaku, jumlah BBM, serta keuntungan yang diperoleh,” tegas Wisnu saat memberikan keterangan di Polda Bali, Sabtu (17/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wisnu didampingi Wadirreskrimsus AKBP Chandra C. Kirana, Kasubid Penmas Bidhumas AKBP Rina Isriana Dewi, Kabagbinops AKBP Hadi Saputro, Kasubdit 1 Ditreskrimsus AKBP Wilkiam Sitorus, serta para kasat reskrim jajaran.

Salah satu kasus yang diungkap pada Oktober 2026 melibatkan tersangka berinisial IS, seorang laki-laki asal Tabanan. Ia diduga menyalahgunakan solar bersubsidi dengan barang bukti sekitar 300 liter di wilayah Gerokgak, Tabanan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga membeli solar menggunakan barcode subsidi, kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.

Dalam perkara ini, polisi mengamankan satu unit kendaraan Suzuki Carry ST 100 berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi DK 1216 GD beserta STNK.

Baca Juga  Indonesia Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Miskin

Barang bukti lainnya meliputi sekitar 300 liter BBM yang diduga solar bersubsidi, 15 jeriken berkapasitas sekitar 35 liter, tiga jeriken berkapasitas sekitar 30 liter, satu barcode kendaraan untuk pembelian solar dengan identitas nomor polisi DK 8187 GC, serta satu surat rekomendasi pembelian solar.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain mengungkap penyalahgunaan solar bersubsidi, Polda Bali dan jajaran juga menindak dugaan penimbunan BBM serta penjualan kembali dengan harga jauh di atas harga resmi.

Wisnu menjelaskan, penanganan perkara dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, peran pelaku, jumlah BBM yang terlibat, serta keuntungan yang diperoleh.

Bagi perorangan yang baru pertama kali melakukan pelanggaran dalam skala kecil, penanganan dapat berupa pengamanan barang bukti, pendataan identitas, pernyataan tidak mengulangi perbuatan, pembinaan bersama Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah, serta langkah administratif sesuai ketentuan.

Namun, pembinaan bukan berarti pelanggaran dibiarkan. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya, proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pelanggaran berulang atau yang melibatkan BBM dalam jumlah lebih besar akan ditangani berdasarkan peran pelaku, volume BBM, dan keuntungan yang diperoleh.

Polisi juga memberikan perhatian serius terhadap penimbunan dalam skala besar, keterlibatan pemodal atau jaringan, dugaan keterlibatan oknum dalam jalur distribusi, serta penyalahgunaan barcode dan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Menurut Wisnu, pembedaan penanganan tersebut bukan bentuk pilih kasih, melainkan upaya memastikan penegakan hukum berjalan secara proporsional. Dengan demikian, sumber daya penyidik dapat difokuskan untuk mengungkap praktik penimbunan dan jaringan yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Baca Juga  Bangunan Runtuh di Denpasar 'Telan' Korban : 5 Meninggal Dunia dan 2 Masih Dalam Pencarian

Sebagai bagian dari pembinaan, pelaku dalam kategori pelanggaran skala kecil juga menyatakan kesediaannya mengikuti kegiatan sosial dengan pendampingan petugas.

Di tengah antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU, Wisnu turut mengapresiasi masyarakat yang tetap tertib mengantre. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada warga dan pemilik toko yang membantu para pengantre dengan membagikan air minum.

Menurutnya, kepedulian dan semangat saling membantu penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat.

Polda Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina, lanjut Wisnu, akan terus mengawal distribusi BBM hingga kembali normal. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi dan memastikan BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi penyaluran BBM, terutama di tengah kondisi antrean panjang yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM, penimbunan, atau penjualan kembali dengan harga yang tidak wajar, segera sampaikan informasi kepada pihak Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tutupnya.

Polda Bali menegaskan pengawasan dan penindakan akan terus dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap berjalan sesuai ketentuan serta melindungi kepentingan masyarakat.

 

(jurnalis : Tri Widiyanti)