Re-LUN Desak Dirut PLN Suroso Isnandar Evaluasi Top Manajemen dan Usut Dugaan Korupsi Proyek
Jakarta, (Metrobali.co.id)
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), H Teuku Yudhistira, mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) yang baru, Suroso Isnandar, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen perusahaan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan PLN berjalan profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip meritokrasi.
Desakan itu disampaikan menyusul pergantian kepemimpinan PLN setelah Darmawan Prasodjo mengakhiri masa jabatannya sebagai direktur utama.
Yudhistira menilai, pergantian pucuk pimpinan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pejabat yang dinilai memiliki kedekatan dengan kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Yudhistira, evaluasi perlu mencakup jajaran direksi, termasuk Wakil Direktur Utama (Wadirut) Yusuf Didi Setiarto, serta sejumlah pejabat di tingkat eksekutif dan unit strategis lainnya.
“Skemanya memang seperti itu, habis lima tahun Darmo (Darmawan Prasodjo) menjabat, Yusuf Didi yang diberi panggung berikutnya. Tapi karena tidak jadi, wajarlah mereka panik. Karena lima tahun berkuasa dan sekarang jadi bawahan dari mantan bawahannya sendiri, secara psikologis terganggu,” ujar Yudhistira saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Yudhistira terhadap dinamika pergantian kepemimpinan di tubuh PLN.
Re-LUN Soroti Meritokrasi di Tubuh PLN
Yudhistira menilai, kepemimpinan baru PLN perlu memastikan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak profesional, bukan karena kedekatan personal ataupun kepentingan tertentu.
Ia meminta Suroso mengevaluasi pejabat yang diangkat pada masa kepemimpinan sebelumnya, termasuk Wadirut, pimpinan PLN Icon Plus, pejabat Satuan Teknologi Informasi, serta jajaran Executive Vice President (EVP) dan Vice President (VP).
Menurut dia, evaluasi tersebut bukan sekadar persoalan pergantian orang, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan dan memperkuat profesionalisme di lingkungan PLN.
“Ini langkah strategis yang sangat krusial dan penting bagi dirut yang baru untuk menunjukkan siapa sekarang pengendali. Yang terpenting, PLN dikelola oleh talenta profesional berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan nepotisme. Semua memiliki hak mendapatkan jabatan sesuai kemampuan dan kapasitasnya,” kata Yudhistira.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan disiplin dan etika di lingkungan perusahaan. Menurutnya, PLN perlu memastikan setiap pejabat maupun pegawai mematuhi aturan serta bertanggung jawab atas tindakan masing-masing.
Re-LUN Ungkap Dugaan Penyimpangan Proyek Renovasi Kantor PLN
Selain mendesak evaluasi manajemen, Yudhistira turut menyinggung dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi gedung kantor PLN di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menduga proyek renovasi tersebut memiliki persoalan dalam mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Yudhistira menyebut Divisi Umum PLN membuat kontrak secara terpusat melalui skema penunjukan langsung kepada PT Sinergi Properti Pratama (SPP), yang disebutnya merupakan anak usaha Dana Pensiun PLN.
Menurut informasi yang diklaim diterima Re-LUN, pekerjaan tersebut kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain yang diduga memiliki afiliasi dengan Yusuf Didi Setiarto.
“Informasi yang kami peroleh, pekerjaan renovasi kantor ini secara terpusat dibuat kontraknya oleh Divisi Umum PLN melalui skema penunjukan langsung kepada PT Sinergi Properti Pratama (SPP) yang merupakan anak usaha Dana Pensiun PLN,” ujar Yudhistira.
Ia menyebut nilai keseluruhan pekerjaan renovasi kantor PLN tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Yudhistira juga menyoroti keterlibatan EVP Umum PLN, Khairullah, yang menurut keterangannya menandatangani kontrak pekerjaan tersebut.
Yudhistira mempertanyakan proses penunjukan pelaksana pekerjaan, mekanisme subkontrak, serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
Ia juga menduga terdapat hubungan kedekatan antara Khairullah dan Yusuf Didi yang perlu ditelusuri. Namun, dugaan tersebut memerlukan verifikasi melalui dokumen pengadaan, kontrak, aliran pembayaran, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Minta Dugaan Penyimpangan Ditelusuri
Re-LUN meminta manajemen baru PLN melakukan pemeriksaan terhadap proyek renovasi kantor tersebut, termasuk menelusuri proses pengadaan, dasar penunjukan langsung, pelaksanaan subkontrak, dan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Yudhistira, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan apakah terdapat indikasi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.
Ia menilai, pembenahan manajemen dan pengawasan proyek harus berjalan beriringan agar tata kelola perusahaan semakin transparan serta terhindar dari konflik kepentingan.
Meski demikian, berbagai dugaan yang disampaikan Re-LUN tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Penetapan adanya pelanggaran maupun tanggung jawab hukum seseorang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Hingga keterangan dalam pernyataan Re-LUN tersebut, belum terdapat penjelasan dari pihak-pihak yang disebutkan mengenai tudingan terkait proyek renovasi kantor PLN. Konfirmasi kepada PLN, Yusuf Didi Setiarto, Khairullah, dan PT Sinergi Properti Pratama diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang.
Re-LUN berharap kepemimpinan Suroso Isnandar dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas pengadaan, serta memastikan seluruh pejabat PLN bekerja sesuai prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.(rls)

