Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Rapuhnya Ketahanan energi nasional, bisa akibat dari dana subsidi dalam APBN 2026 yang telah “jebol” habis dipergunakan, sehingga transfer dana dari pemerintah mulai tersendat ke Pertamina, yang berakibat impor minyak mentah dan juga BBM mulai tersendat yang menggambarkan kerapuhan dari program ketahanan energi nasional.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Jumat 16 Oktober 2026.

Dikatakan, dengan impor minyak mentah 1 juta barel per hari, yang sebagian dikilang di dalam negeri dan di Singapura, memberikan penggambaran risiko kerapuhan dalam produksi BBM dan distribusinya.

“Belum lagi, kalau berbicara tentang tingginya moral hazard di industri perminyakan, dugaan “Cash cow”, sapi perah untuk mendanai “kerja” politik,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, ada prediksi krisis BBM yang sedang menimpa Bali, merupakan “testing the water” test ombak untuk memaksakan program mobil listrik secara lebih cepat.
Dalam “public distrust” semua teori konspirasi bisa muncul, yang menjadi konsumsi publik.

Dikatakan, jika program mobil listrik dipaksakan secara lebih cepat, ada sejumlah risiko di sini:

a.Penyiapan infrastruktur mobil listrik yang terburu-buru, bisa mengakibatkan investasi yang mahal dengan risiko tidak efektif dan bahkan gagal, pada akhirnya publik yang menjadi korban.

b.Investor dengan mudah akan jatuh ke tangan para oligark dan atau oligark baru, yang membuat kesenjangan kesempatan ekonomi dan kemudian kesenjangan pendapatan semakin timpang.

c.Semestinya pemerintah belajar dan mengambil hikmah dari program MBG dan Kopdes Merah Putih yang menjadi sorotan publik, tidak terburu-buru mengambil langkah tanpa persiapan matang, ungkapan dalam bahasa Bali “gangsar tindak, kuang daya”, terlalu cepat mengambil langkah tanpa pertimbangan matang. Biayanya amat mahal, bisa mengalihkan program industri ke depan dan dalam jangka panjang.

Baca Juga  Ketua DPRD Karangasem Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati

Dikatakan, dalam konteks ini seharusnya DPR berpendapat dan berbicara menjalankan amanat konstitusi, tidak seperti kritik satire di era Orde Baru 3 D, Duduk, Diam, Duit.

Jurnalis Nyoman Sutiawan