Oleh : Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.

 

Kalimat pertama merupakan judul berita utama di halaman satu harian Kompas (9/10/2026), dengan berita lanjutan: “Jumlah sarjana pengangguran di kalangan generasi muda naik setiap tahun.Peningkatan kualitas lulusan dan perbaikan iklim investasi menjadi sorotan”.

Fenomena ekonomi ketenaga-kerjaan di atas merupakan indikasi kegagalan pemerintah dalam pengembangan kebijakan dalam politik ekonomi ketenaga-kerjaan.

Pernyataan “nyleneh: dari Menteri Negara Ketua Bappenas: “penciptaan kesempatan kerja tidak penting, yang penting program MBG”.

Pernyataan ini memberikan penggambaran bahwa pemerintah tidak memberikan prioritas tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja, lebih penting program pemerintahan yang lain, program MBG dan Kopdes Merah Putih.

Pernyataan ini blunder, semestinya program penciptaan kesempatan kerja -employment opportunity creation- menjadi prioritas utama, dalam kondisi ekonomi yang bercirikan: tingginya angka kemiskinan, menurut Laporan Bank Dunia tahun 2024 2 dari 3 penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta orang tergolong dalam kategori miskin.

Tingginya angka pengangguran, termasuk angka pengangguran terselubung -disquised unemplyoment-, sekitar 60 persen angkatan kerja bekerja di sektor informal: produktivitas rendah, ketrampilan rendah, tanpa jaminan sosial dan ketidak-pastian masa depan.

Upaya besar penciptaan kesempatan kerja, semestinya upaya terpadu lintas departemen: perindustrian, pertanian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan dalam dirijen koordinasi Menko Perekonomian.

Kebijakan lintas sektoral dengan target jelas penciptaan kesempatan kerja, tidak tampak dalam kabinet “super gemuk” Merah Putih.

Jangankan di tingkat Kebijakan, di tingkat wacana kabinet akan arti penting NE, emploment elasticity, ratio korelasi antara 1 persen pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap berapa persen penciptaan kesempatan kerja baru tidak muncul ke publik.

Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan, pengangguran tinggi, usaha UMKM “megap-megap”, tetapi dana menganggur atau lebih tepatnya “stand by loans” dalam sistem perbankan per akhir Juni 2026 sekitar Rp.3 250 T, akibat dari: ruwet dan mahalnya biaya perizinan, ketidak-pastian usaha, tidak terciptanya fairness, perlakuan adil bagi para pelaku usaha.

Baca Juga  Hari Kelima Bulfest 2026, Bupati Sutjidra dan Wabup Supriatna Larut dalam Kemeriahan Seni Bersama Masyarakat

Para pebisnis dalam kelompok oligark dan mereka yang dekat dengan kekuasaan memperoleh “karpet merah”, kelompok lainnya yang lemah dalam lobi politik menjadi “anak tiri”.

Ketidak-pastian usaha membuat modal asing dan modal nasional mulai “terbang” ke pasar global yang lebih kompetitif, sebut saja ke Vietnam.

Intinya pemerintah gagal dalam mengembangkan politik ekonomi ketenaga-kerjaan. Kebijakan sarat wacana “omon-omon”, tetapi miskin prestasi dan kinerja. “Buah” dari politik balas budi, “gotong royong” dengan menafikan meritokrasi dan kinerja.