Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Sidang praperadilan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (9/10/2026), diwarnai perbedaan argumentasi mengenai keabsahan penetapan tersangka dan dasar penahanan.

 

Kuasa hukum Made Daging, Gede Pasek Suardika, menyoroti rangkaian tiga laporan yang berkaitan dengan kliennya serta relevansi alat bukti yang digunakan penyidik. Di sisi lain, tim hukum Polda Bali selaku termohon menegaskan penetapan tersangka dalam perkara yang sedang diuji telah didasarkan pada minimal dua alat bukti.

Persidangan berlangsung terbuka untuk umum di Ruang Candra dengan agenda penyampaian duplik, pemeriksaan bukti surat, dan pemeriksaan ahli dari kedua pihak.

Dalam persidangan, Pasek menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak cukup hanya memenuhi jumlah minimal alat bukti. Menurut dia, alat bukti yang digunakan penyidik juga harus memiliki hubungan yang relevan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan.

“Selain kuantitatif, selain kuantitas dua alat bukti itu, harus juga dimaknai ada kualitatif dan juga ada korelatif,” kata Pasek.

Ia menilai aspek kualitas dan keterkaitan alat bukti perlu diperiksa untuk memastikan dasar penetapan tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasek juga mempertanyakan dasar penahanan Made Daging. Ia meminta hakim menguji apakah tindakan penyidik telah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Selain itu, Pasek mengangkat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut dia, persoalan yang berkaitan dengan keputusan administrasi perlu dilihat melalui mekanisme hukum administrasi, termasuk upaya keberatan, banding administratif sesuai ketentuan, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia turut menyinggung prinsip ultimum remedium, yakni pemidanaan sebagai upaya terakhir. Menurut Pasek, aspek administrasi pemerintahan perlu diperhatikan ketika keputusan administratif yang dipersoalkan diduga memiliki implikasi pidana.

Baca Juga  Jelang HBKN, Pemkab Gianyar dan BI Bali Intensifkan Pengendalian Inflasi

Anggota tim kuasa hukum pemohon, I Made Ariel Suardana, menyoroti rangkaian tiga laporan yang menurut keterangannya muncul pada 2024, 2025, dan 2026.

Ariel menyampaikan, laporan pertama tidak berlanjut, sedangkan laporan kedua dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) setelah pihak terkait memenangkan praperadilan.

Sementara itu, laporan ketiga masih berjalan dan menjadi bagian dari perkara yang kini diuji di PN Denpasar.

Menurut Ariel, rangkaian penanganan laporan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk menilai apakah terdapat persoalan prosedural dan yuridis dalam penetapan tersangka.

Ia merujuk keterangan ahli administrasi pemerintahan dan ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak pemohon. Menurutnya, ahli administrasi pemerintahan menekankan pentingnya mekanisme administratif dalam menilai persoalan yang berkaitan dengan keputusan administrasi.

Ariel juga menyebut penilaian administratif terhadap surat yang dipersoalkan tidak menemukan kecacatan substansi maupun aspek lainnya. Pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pemohon yang masih menjadi bagian dari materi pemeriksaan praperadilan.

Selain rangkaian laporan, Ariel mempersoalkan dugaan penggunaan surat palsu sebagai dasar penyidikan dalam laporan ketiga. Ia berharap hakim mempertimbangkan aspek prosedural, dasar normatif, dan asas hukum dalam memutus permohonan tersebut.

Ariel turut menyinggung asas ne bis in idem terkait dugaan penanganan perkara berulang dengan objek dan bukti yang sama. Penerapan asas tersebut dalam perkara ini menjadi bagian dari argumentasi pemohon yang perlu dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan.

Di sisi lain, kuasa hukum Polda Bali, I Nyoman Gatra, menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak didasarkan pada pendapat ahli, melainkan pada minimal dua alat bukti.

Gatra menjelaskan, pihak pemohon menghadirkan tiga ahli dalam persidangan, yakni ahli hukum pidana, ahli administrasi pemerintahan, dan ahli bahasa. Sementara itu, pihak termohon menghadirkan satu ahli yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

Baca Juga  Dua Jenasah Kembali Ditemukan di Pantai Pebuahan Jembrana

Gatra juga menjelaskan perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam perkara sebelumnya dan perkara yang kini diuji melalui praperadilan.
Menurut dia, perkara sebelumnya menggunakan Pasal 421 KUHP lama terkait penyalahgunaan kewenangan, sedangkan perkara saat ini menggunakan Pasal 391 terkait dugaan pemalsuan surat. Ia menyatakan kedua perkara tersebut berbeda dari sisi ketentuan pidana dan laporan polisi yang mendasarinya.

Perbedaan dasar hukum tersebut menjadi salah satu poin yang dipertentangkan kedua pihak dalam menanggapi dugaan penanganan perkara berulang.

Pemeriksaan ahli dalam sidang praperadilan Made Daging turut membahas interpretasi bahasa dalam peraturan perundang-undangan, terutama perbedaan rumusan KUHAP lama dan KUHAP baru mengenai penahanan.
Pihak pemohon menilai ketepatan pemaknaan pasal berpengaruh terhadap penerapan hukum acara pidana dan perlindungan hak seseorang yang sedang menjalani proses hukum.

Selain persoalan penahanan, pemeriksaan bukti surat juga mencakup dokumen Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor HP.01.03/3200/51.03/XI/2020 tertanggal 8 September 2020 tentang Laporan Akhir Penanganan Perkara.

Keabsahan penetapan tersangka, dasar penahanan, relevansi alat bukti, serta perbedaan argumentasi mengenai rangkaian laporan menjadi bagian dari materi yang diperiksa dalam praperadilan tersebut.

Hakim akan menilai permohonan berdasarkan fakta persidangan, bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga pemeriksaan tersebut, argumentasi masing-masing pihak masih menjadi bagian dari proses persidangan dan belum merupakan putusan hakim.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)