Kesalahan Administrasi Tidak Selalu Korupsi, Mengapa Harus Dibedakan?
Oleh: Hastowo Broto Laksito, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak setiap keputusan berjalan baik. Ada dokumen yang terlambat, prosedur yang kurang lengkap, kekeliruan perhitungan, kesalahan penafsiran aturan, atau keputusan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketika hal tersebut terjadi, muncul kecenderungan untuk segera menggunakan satu istilah yang sangat berat, yakni korupsi.
Padahal secara hukum, kesalahan administrasi tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Keduanya memang dapat beririsan, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan keuangan negara, tetapi dasar pertanggungjawabannya berbeda. Membedakan keduanya penting agar penegakan hukum tetap tegas terhadap korupsi tanpa menjadikan setiap kekeliruan birokrasi sebagai perkara pidana.
Kesalahan administrasi pada dasarnya berada dalam ranah hukum administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka untuk menilai penggunaan kewenangan oleh badan atau pejabat pemerintahan, termasuk apakah terdapat kesalahan administratif atau penyalahgunaan wewenang. UU tersebut masih berlaku dengan perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Kesalahan administratif dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya pejabat menggunakan prosedur yang kurang tepat, salah mencantumkan dasar hukum, kekurangan dokumen, kesalahan pencatatan, atau keputusan tidak dilaksanakan sesuai tata cara yang semestinya. Pelanggaran semacam itu tetap harus diperbaiki dan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, tetapi karakter hukumnya belum tentu pidana.
Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang mempunyai unsur-unsur pidana dimana harus dibuktikan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa terdapat kesalahan prosedur atau kerugian negara. Untuk Pasal 3, harus dibuktikan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Mahkamah Konstitusi pada 2025 menegaskan pentingnya unsur tujuan dan hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian tersebut.
Perbedaan itu dapat dilihat melalui contoh sederhana. Seorang pejabat salah menghitung pembayaran sebuah kegiatan sehingga negara membayar lebih 100 juta rupiah. Setelah audit, diketahui kesalahan terjadi karena kekeliruan administratif, tidak ada hubungan kepentingan dengan penerima pembayaran, tidak ada keuntungan yang diterima pejabat, dan kelebihan pembayaran dapat dikembalikan. Keadaan tersebut tentu harus dipertanggungjawabkan. Tetapi menyatakan sejak awal bahwa pejabat pasti melakukan korupsi hanya karena terdapat kerugian 100 juta rupiah merupakan dugaan yang prematur.
Situasinya berbeda apabila pejabat mengetahui harga sebenarnya 500 juta rupiah, tetapi sengaja mengatur pembayaran menjadi 700 juta rupiah, bekerja sama dengan penyedia, kemudian sebagian selisihnya dikembalikan kepada pejabat tersebut. Di sini terdapat fakta yang berbeda dimana ada tindakan yang disengaja, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan, serta kerugian terhadap keuangan negara. Persoalannya telah berbeda jauh dari hanya kekeliruan administratif. Oleh sebab itu, kerugian negara juga tidak otomatis sama dengan korupsi.
Hal tersebut menjadi semakin jelas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut mengubah konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga kerugian keuangan negara harus merupakan kerugian yang nyata atau actual loss, bukan hanya potensi kerugian. Mahkamah dan para ahli dalam pengujian berikutnya juga menekankan pentingnya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilarang dan kerugian negara.
Kerugian dapat muncul karena korupsi, tetapi dapat pula muncul karena salah perhitungan, perubahan harga, keadaan ekonomi yang tidak diprediksi, keputusan bisnis yang gagal, atau kekeliruan administrasi. Tidak semua kerugian mempunyai penyebab yang sama. Maka, hukum pidana tidak boleh bekerja hanya berdasarkan rumus “ada kerugian negara berarti ada korupsi”.
Perkembangan hukum pada 2026 semakin memperjelas pemisahan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menegaskan bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara, bahkan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, tidak selalu harus diselesaikan sebagai tindak pidana korupsi. UU Administrasi Pemerintahan menyediakan mekanisme administratif, termasuk pengembalian kerugian dan sanksi administratif.
Kemudian melalui Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Mahkamah kembali memperjelas Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan. Jika kerugian keuangan negara terjadi karena kesalahan administratif tanpa penyalahgunaan wewenang, pengembaliannya dibebankan kepada badan pemerintahan. Jika kesalahan administratif tersebut mengandung penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab pengembaliannya dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut memberikan pesan penting. Hukum administrasi mempunyai mekanisme pertanggungjawabannya sendiri. Tidak semua kesalahan pemerintah harus langsung menjurus ke hukum pidana.
Namun, tidak berarti pejabat dapat berlindung di balik istilah “kesalahan administrasi” untuk menghindari perkara korupsi. Jika pemeriksaan menemukan suap, kickback, konflik kepentingan, rekayasa tender, pembayaran fiktif, pemalsuan dokumen, pembagian keuntungan, atau bukti lain yang menunjukkan kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan, maka alasan bahwa perbuatan tersebut hanyalah kesalahan prosedur menjadi jauh lebih sulit dipertahankan. Dengan kata lain, kesalahan administrasi dan korupsi harus dibedakan, tetapi tidak boleh dipisahkan ketika fakta memang menunjukkan tindak pidana.
Di sinilah pentingnya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. UU Administrasi Pemerintahan menempatkan pengawasan sebagai mekanisme penting untuk menilai penggunaan kewenangan. Hasil pengawasan dapat menunjukkan apakah terdapat kesalahan administratif, apakah terdapat kerugian keuangan negara, dan apakah ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang. Tetapi penentuan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi merupakan wilayah proses peradilan pidana, bukan semata-mata keputusan auditor administratif.
Persoalan ini penting karena pejabat publik setiap hari harus membuat keputusan. Tidak semua keputusan mempunyai hasil yang baik. Bahkan kebijakan yang diambil dengan itikad baik dan prosedur yang benar dapat gagal mencapai target. Jika setiap kegagalan kebijakan, ketidaktepatan administrasi, atau kerugian negara langsung diperlakukan sebagai tindak pidana, dapat muncul apa yang sering disebut ketakutan dalam mengambil keputusan. Pejabat akan lebih memilih tidak mengambil tindakan daripada mengambil risiko, meskipun masyarakat sebenarnya membutuhkan keputusan cepat.
Tetapi kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebijakan juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Birokrasi yang berani mengambil keputusan tetap harus dibedakan dari birokrasi yang sengaja menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Maka, garis pembeda yang harus dicari bukan sekadar “apakah aturan dilanggar?”, melainkan juga apa sifat pelanggarannya, apa tujuan perbuatannya, siapa yang memperoleh keuntungan, apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, apakah kerugian negara benar-benar terjadi, dan apakah terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.
Misalnya sebuah pengadaan terlambat karena pegawai salah memahami perubahan jadwal. Itu bisa menjadi persoalan administrasi. Tetapi jika jadwal sengaja diubah agar hanya perusahaan tertentu yang dapat mengikuti tender karena pejabat telah menerima imbalan, konteks hukumnya sama sekali berbeda.
Demikian pula pembayaran yang tidak sesuai kontrak dapat berasal dari kelalaian pemeriksaan dokumen. Namun jika dokumen sengaja dibuat palsu bersama penyedia agar pembayaran dapat dicairkan, persoalannya dapat mengandung unsur pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum membutuhkan ketelitian, bukan sekedar ketegasan.
Pendekatan yang terlalu mudah menggunakan hukum pidana dapat merusak kepastian hukum. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu toleran terhadap penyimpangan administrasi juga dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Bagi masyarakat, pemisahan ini juga penting agar istilah “korupsi” tidak digunakan terlalu longgar. Tidak setiap temuan audit berarti pejabat mencuri uang negara. Tidak setiap proyek yang rugi adalah korupsi. Tidak setiap prosedur yang salah menunjukkan adanya niat jahat.
Tetapi sebaliknya, tulisan “kesalahan administrasi” dalam sebuah laporan juga bukan jaminan bahwa tidak mungkin ada tindak pidana. Jika kemudian ditemukan bukti adanya keuntungan pribadi, rekayasa, atau penyalahgunaan jabatan, penyelidikan pidana tetap dapat berjalan sesuai hukum.
Kesalahan administrasi harus diperbaiki melalui mekanisme administrasi, sedangkan korupsi harus ditindak melalui hukum pidana ketika unsur-unsurnya benar-benar terpenuhi. Keduanya sama-sama membutuhkan pertanggungjawaban, tetapi bentuk pertanggungjawabannya tidak selalu sama.
Ketika ditemukan kerugian keuangan negara, pertanyaan yang tepat bukan langsung mengarah ke “siapa yang harus dipenjara?” Namun apa yang sebenarnya terjadi, apakah hanya terdapat kesalahan administrasi, atau terdapat kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan?
Membedakan keduanya bukan bentuk toleransi terhadap korupsi. Justru pembedaan tersebut diperlukan agar hukum pidana diarahkan kepada perbuatan yang memang memenuhi unsur korupsi, sementara kesalahan administrasi diselesaikan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai. Penegakan hukum yang baik bukan hanya mampu menghukum, tetapi juga mampu membedakan jenis kesalahan secara tepat.

