Praperadilan Kedua I Made Daging Digelar, Ini Beda Perkara dengan Kasus yang Dihentikan Polda Bali
Denpasar, (Metrobali.co.id)
Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Bali, I Made Daging, kembali menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Kali ini, penetapan I Made Daging sebagai tersangka dalam perkara dugaan membuat dan/atau menggunakan surat palsu diuji melalui praperadilan.
Sidang perdana praperadilan tersebut digelar di PN Denpasar, pada Selasa (6/10/2026).
Sebagai informasi, perkara ini perlu dibedakan dengan perkara pertama yang sebelumnya juga menyeret I Made Daging dan telah dihentikan oleh Polda Bali.
Pada perkara pertama, I Made Daging ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali pada 10 Desember 2025.
Saat itu, ia disangka melanggar Pasal 421 KUHP dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Penetapan tersangka tersebut kemudian digugat melalui praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps.
Pada 9 Februari 2026, hakim tunggal PN Denpasar I Ketut Somanasa menolak permohonan tersebut. Dalam putusannya, penetapan tersangka I Made Daging dinilai telah dilakukan secara prosedural dan didukung minimal dua alat bukti.
Dengan putusan itu, penetapan tersangka dalam perkara pertama dinyatakan sah.
Namun, perkara tersebut tidak berlanjut ke persidangan pokok perkara. Pada 6 Agustus 2026, Polda Bali menerbitkan surat penghentian penyidikan sekaligus mencabut penetapan tersangka.
Penyidikan perkara pertama dihentikan dengan alasan demi hukum dan/atau kedaluwarsa.
Perkara Kedua Berawal dari Laporan I Made Tarip
Sementara perkara yang kini diuji melalui praperadilan merupakan perkara berbeda.
Perkara kedua berawal dari laporan I Made Tarip pada 5 Januari 2026 terkait dugaan pemalsuan surat. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/14/I/2026/SPKT/POLDA BALI.
Dari laporan tersebut, penyidik kemudian kembali menetapkan I Made Daging sebagai tersangka pada 4 September 2026.
Kali ini, dasar sangkaannya berbeda dengan perkara pertama.
I Made Daging disangka melakukan tindak pidana membuat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 dan/atau Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penetapan tersangka kedua inilah yang kini diuji melalui praperadilan di PN Denpasar.
Kuasa Hukum Pertanyakan Sikap Polda Bali
Usai sidang perdana, kuasa hukum I Made Daging, Gede Pasek Suardika, mempertanyakan kemungkinan perkara ini kembali berakhir seperti perkara sebelumnya.
“Nah sekarang apakah PN Denpasar kembali akan dipermalukan lagi oleh Polda Bali?” kata Pasek.
Ia menyinggung perkara pertama yang sebelumnya dinyatakan sah oleh PN Denpasar, tetapi kemudian dihentikan Polda Bali.
Kuasa hukum lainnya, I Made ‘Ariel’ Suardana, juga mempertanyakan mengapa perkara sebelumnya tidak dilanjutkan ke pengadilan setelah penetapan tersangka dinyatakan sah melalui praperadilan.
“Untuk menjadikan Pak Daging ini tersangka berkali-kali, sangat tidak kreatif. Kemarin kan kita sudah gugat praperadilan dan dia menang, harusnya dia PD dong bawa ke pengadilan, ternyata dia gak PD,” kata Ariel.
Tim I Made Tarip: Bukti Surat Disebut Kuat
Di sisi lain, tim I Made Tarip Widharta bersama kuasa hukum yang dipimpin H. Harmaini Idris Hasibuan menyatakan yakin menghadapi praperadilan tersebut.
Pihak I Made Tarip membantah tudingan bahwa surat yang menjadi objek perkara merupakan surat palsu.
Menurut mereka, dokumen tersebut telah diuji di sejumlah lembaga dan dinyatakan asli.
“Yang pertama, kadaluarsa. Yang kedua, pelapor itu nggak punya kepentingan, dia tidak dirugikan. Legal standing-nya mana?” ujarnya.
Ia juga menyebut dokumen tersebut telah diuji di lembaga pengadilan, BPN, serta pemerintahan desa.
“Surat yang dia bilang palsu ini sudah diuji di lembaga pengadilan, asli. Diuji di lembaga BPN, asli. Diuji di lembaga pemerintahan desa, asli,” katanya.
Ia juga mempertanyakan dasar laporan apabila dokumen asli yang dipersoalkan tidak ada.
“Mana aslinya? Tidak ada. Bagaimana dia melapor kalau aslinya tidak ada?” ujarnya.
Pihak I Made Tarip juga mengklaim terdapat 12 surat dari Kementerian Agraria yang menurut mereka menyatakan dokumen tersebut asli.
Ketika ditanya mengenai klaim tim I Made Daging yang menyebut memiliki sejumlah surat rekomendasi dari berbagai instansi, ia membantahnya.
“Bohong, bohong! Nggak ada!” tegasnya.
Praperadilan Kedua Belum Diputus
Terkait proses praperadilan, pihak I Made Tarip menyebut mereka tidak menjadi pihak dalam proses tersebut karena penanganan berada pada Bidang Hukum (Bidkum).
Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan hasil praperadilan, pihaknya mengaku sangat yakin permohonan tersebut akan ditolak.
“Oh pasti ditolak dia, 1000% ditolak. Nggak ada gunanya praperadilan. Orang buktinya udah kuat,” ujarnya.
Meski demikian, hingga sidang perdana pada Selasa, 6 Oktober 2026, belum ada putusan atas praperadilan kedua tersebut.
Pengadilan masih memeriksa permohonan yang diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan I Made Daging sebagai tersangka dalam perkara kedua.
Karena itu, hasil praperadilan pertama yang menyatakan penetapan tersangka sah tidak dapat langsung disamakan dengan perkara kedua, sebab dasar sangkaan dan rangkaian perkaranya berbeda.
Putusan praperadilan kedua nantinya akan menentukan apakah penetapan tersangka I Made Daging dalam perkara dugaan membuat dan/atau menggunakan surat palsu tersebut dinyatakan sah atau tidak oleh PN Denpasar.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

