Barito Timur, (Metrobali.co.id)

 

BEM IAHN Tampung Penyang Palangkaraya menyampaikan perhatian serius terhadap penangkapan dan penahanan dua warga masyarakat adat Dayak Maanyan, Subarno (59) dan Yadi (53), warga Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, dalam perkara dugaan pembakaran lahan untuk kegiatan berladang.

BEM IAHN Tampung Penyang Palangkaraya memahami bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab harus tetap ditegakkan.

Namun, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan konteks sosial, budaya, serta kearifan lokal masyarakat adat. Sejumlah pemberitaan menyebut bahwa aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan kedua warga tersebut berkaitan dengan praktik berladang masyarakat Dayak Maanyan yang dilakukan secara terkendali dan menggunakan sekat bakar.

Presiden BEM IAHN Tampung Penyang Palangkaraya, Yaya Laverda, mengatakan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kami meminta agar kasus ini dilihat secara utuh. Jangan sampai penegakan hukum terhadap karhutla justru mengabaikan konteks kearifan lokal masyarakat adat yang memiliki tradisi berladang secara turun-temurun. Hukum harus ditegakkan, tetapi keadilan dan kemanusiaan juga tidak boleh ditinggalkan” ujarnya.

Di sisi lain, terdapat perbedaan informasi mengenai luas lahan yang terbakar. Pernyataan yang dikutip dari Kapolda Kalimantan Tengah menyebut luasan mencapai 11 hektare, sementara pihak keluarga dan penasihat hukum menyampaikan hasil pengukuran lapangan sekitar 1,1 hektare. Perbedaan data tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan hasil pengukuran serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yaya Laverda menegaskan bahwa perbedaan informasi tersebut penting untuk diklarifikasi agar proses hukum tidak dibangun di atas data yang belum terang.
“Ada perbedaan informasi mengenai luas lahan yang terbakar. Bagi kami, ini harus diklarifikasi secara terbuka dan berdasarkan fakta di lapangan. Jangan sampai perbedaan data justru menimbulkan persepsi yang keliru terhadap masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Kami meminta semua pihak membuka data dan bukti secara objektif agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya” lanjut yaya.

Baca Juga  Polda Bali Bongkar Jaringan Judi Online Internasional dan Prostitusi Online di Denpasar, 7 Tersangka Diamankan

BEM IAHN Tampung Penyang Palangkaraya berpandangan bahwa persoalan ini tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai persoalan pidana, tetapi juga harus ditempatkan dalam konteks perlindungan masyarakat adat, keberlangsungan tradisi berladang, dan keadilan ekologis.
“Kami tidak sedang membenarkan tindakan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tetapi kita juga harus membedakan antara praktik berladang masyarakat adat yang memiliki tata cara dan kearifan lokal dengan tindakan pembakaran yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah diproses, sementara persoalan karhutla yang lebih besar tidak ditangani secara menyeluruh,” tegas Yaya.

BEM IAHN Tampung Penyang Palangkaraya mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara objektif, transparan, proporsional, dan berkeadilan, dengan mempertimbangkanc seluruh fakta di lapangan serta hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam kerangka hukum Indonesia.

SIKAP BEM IAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA

1. Mendorong proses hukum yang transparan dan objektif terhadap perkara Subarno dan Yadi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

2. Mendesak adanya klarifikasi terbuka mengenai luas lahan yang terbakar, mengingat terdapat perbedaan informasi antara keterangan aparat dan hasil pengukuran yang disampaikan pihak keluarga/penasihat  hukum

3. Mendorong aparat penegak hukum mempertimbangkan konteks kearifan lokal masyarakat adat Dayak Maanyan dalam menjalankan proses penegakan hukum.

4. Mendorong penyelesaian yang berkeadilan dan humanis, termasuk mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam hukum apabila seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi.

5. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat kecil dan masyarakat adat, namun padah saat yang sama mendukung penegakan hukum terhadap setiap tindakan pembakaran yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.

6. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada masyarakat peladang, tetapi juga memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Baca Juga  Bupati Satria Hentikan Proyek Bumi Perkemahan Bukit Tengah Desa Pesinggahan

Yaya Laverda menambahkan bahwa persoalan lingkungan dan masyarakat adat tidak boleh ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
“Bagi kami, menjaga lingkungan dan menjaga hak masyarakat adat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama. Negara harus hadir menjaga lingkungan, tetapi pada saat yang sama juga harus memastikan masyarakat adat tidak kehilangan hak, martabat, dan ruang hidupnya” tutupnya. (rls)