Buleleng, (Metrobali.co.id)

Tunggakan iuran PBPU Mandiri di Kabupaten Buleleng menjadi sorotan. Pasalnya tunggakannya sampai dengan September 2026, tercatat sebesar Rp. 50.426.186.653. Hal itu, terungkap pada acara Media Gathering di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, pada Jumat (18/9/2026) lalu.

Adapun rincian tunggakan yang tercatat secara keseluruhan, diantaranya untuk
tunggakan iuran PBPU Pemda dan Bantuan iuran PBPU Pemda Kab Buleleng dari bulan Agustus sd September 2026 sebesar Rp 18.632.341.500. Selanjutnya tunggakan iuran Badan Usaha Kabupaten Buleleng sd September 2026 sebesar Rp. 116.185.168.
Sedangkan tunggakan iuran PBPU Mandiri di Kab Buleleng sd September 2026, tercatat Rp. 50.426.186.653

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Joys Karman Nike Palupi memaparkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Singaraja mencapai 817.236 jiwa pada 2025. Jumlah tersebut setara dengan 98,36 persen dari total penduduk sebanyak 830.873 jiwa.

Selain tingginya cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan, Cabang Singaraja juga mencatat sebanyak 2,1 juta kunjungan layanan sepanjang 2025. Pelayanan kepada peserta dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk BPJS Keliling yang menjangkau 211 titik dengan 4.341 transaksi serta Mal Pelayanan Publik sebanyak satu titik dengan 131 transaksi.

Sementara itu untuk layanan AMAN JKN mencatat 7.932 transaksi melalui mekanisme self-service. BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan BPJS SATU di rumah sakit dengan dua petugas yang tersebar. Dari sisi pembayaran, tersedia sebanyak 1.043.053 kanal pembayaran bagi peserta.

Dari sisi pembiayaan, total beban biaya manfaat Program JKN yang tercatat pada 2025 mencapai Rp 731,2 miliar. BPJS Kesehatan Cabang Singaraja juga mencatat opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dalam audit selama 11 kali berturut-turut.

Baca Juga  Viral Pernyataan Rektor UGM Soal Nasib Bangsa, Warganet Pertanyakan: Di Era Jokowi Ngapain Aja?

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja didukung oleh 111 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 16 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Tingkat kepuasan publik terhadap layanan tercatat sebesar 92,9 persen.

Namun, data kepesertaan aktif menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan kepatuhan peserta. Pada 2025, jumlah peserta JKN berstatus aktif tercatat 667.777 jiwa, atau 80,37 persen dari total penduduk 830.873 jiwa.

BPJS Kesehatan menekankan tiga alasan penting masyarakat perlu menjadi peserta JKN, yakni kepatuhan, gotong royong, dan perlindungan. Kepatuhan berkaitan dengan kewajiban warga negara untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarga serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan.

Sementara prinsip gotong royong diwujudkan melalui kepesertaan JKN, ketika peserta yang sehat ikut membantu peserta lain yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun perlindungan diberikan bagi peserta, keluarga, maupun masyarakat agar memperoleh kepastian jaminan kesehatan. GS