Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

UU Reforma Agraria rencananya akan disahkan 24 September 2026, sebut saja memperingati UU Pokok Agraria yang bersemangat land reform 24 September 1960, 66 tahun yang lalu, spiritnya ideal, pembagian tanah berkeadilan bagi warga.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Selasa 22 September 2026.

Dikatakan, sejumlah tantangan menghadang yakni kolusi penguasa – pengusaha begitu kuatnya, mencengkeram SDA yang merupakan hak rakyat yang dijamin konstitusi, khususnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Menurutnya, kuatnya kolusi ini digambarkan berbasis fakta dalam buku RESET INDONESIA oleh Farid Gaban dkk.sebagai State Craft Coruption, korupsi atas nama negara untuk kepentingan kolusi penguasa-pengusaha untuk “menjarah” SDA termasuk tanah di dalamnya dengan justifikasi, pembenaran UU dan peraturan di bawahnya.

Contohnya Peraturan Pemerintah tentang PSN (Proyek Strategis Nasional) yang memberikan karet merah buat sejumlah oligark.

Selanjutnya, Revisi UU Minerba tahun 2020, yang mengembalikan jutaan ha HGU ke pemilik lama dan atau pemain baru yang dekat dengan kekuasaan, HGU ini dan hak lainnya semestinya kembali menjadi milik negara.

“Kemudian kembali diperpanjang yang tadinya 50 tahun di era Orba menjadi 99 tahun di era kepemimpinan Joko Widodo,” katanya.

Menurutnya, UU Reforma Agraria akan berhadapan dengan UU Cipta Kerja tahun 2022 yang sangat liberal kapitalistik, bertentangan dengan pasal 33 UU 1945.

“Salah satunya otoritas pembentukan Bank Tanah, dimana para oligark bisa menguasai tanah negara sekurang-kurangnya 30 persen untuk keperluan bisnis mereka dengan perlindungan penguasa,” katanya.

Ditambahkan, apakah otoritas yang diberikan kewenangan dalam pengaturan distribusi tanah akan mampu berhadapan dengan para oligark dalam perspektif “state craft coruption”, rasanya mustahil.

Baca Juga  31 Kg Sabu Diserahkan ke Kejari Badung, 2 Tersangka Masuk Tahap II

Menurutnya, ada risiko janji “sorga” dalam UU Reforma Agraria hanya menjadi “macan kertas” dalam berhadapan dengan kekuatan raksasa oligark dengan “vested interest” di belakangnya.

“Distribusi tanah untuk rakyat, janji tinggal janji, yang berujung kekecewaan sosial di massa rakyat,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.

Jurnalis Nyoman Sutiawan