Badung, (Metrobali.co.id)

 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja memproses tindakan tegas berupa pendeportasian terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial PHT (68). WNA tersebut terbukti melanggar aturan keimigrasian di Indonesia lantaran overstay selama 481 hari.

​Proses pendeportasian dilaksanakan pada Rabu (02/09/2026) pukul 16.55 WITA melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan pengawalan ketat dari petugas imigrasi.

​PHT sebelumnya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Penanaman Modal atau investor yang masa berlakunya telah berakhir pada 18 April 2025. Dari hasil pemeriksaan, PHT mengaku sempat mengurus perpanjangan izin tinggal tersebut pada Maret 2025 melalui jasa pihak ketiga.

​Namun, proses perpanjangan ITAS tersebut tidak diselesaikan sebagaimana mestinya oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Hal ini menyebabkan ITAS milik PHT habis masa berlakunya, sementara ia tetap tinggal di wilayah Indonesia tanpa dokumen izin tinggal yang sah sejak 18 April 2025 hingga 12 Agustus 2026.

​Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Anak Agung Gde Kusuma Putra, menegaskan bahwa setiap WNA memegang tanggung jawab penuh atas legalitas izin tinggalnya selama berada di Indonesia.

​“Pengurusan melalui pihak ketiga tidak menghilangkan kewajiban orang asing untuk memastikan izin tinggalnya tetap berlaku. Ketika izin tinggal telah berakhir dan yang bersangkutan masih berada di Indonesia, ketentuan keimigrasian tetap berlaku,” ujar Anak Agung Gde Kusuma Putra.

​Meskipun PHT mengaku menjadi korban kelalaian atau dugaan penipuan dari pihak ketiga, klaim tersebut tidak membatalkan fakta hukum bahwa dirinya telah menetap melebihi batas waktu izin tinggal yang ditentukan.

​Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, turut menegaskan komitmen instansinya dalam menegakkan hukum keimigrasian tanpa tebang pilih bagi siapapun yang melanggar ketentuan di wilayah NKRI.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Ajak WALUBI Sinergi Jaga dan Bangun Bali

​Tindakan tinggal melebihi batas waktu di atas 60 hari merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas pelanggaran berat ini, PHT dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian serta diusulkan untuk masuk ke dalam Daftar Penangkalan.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)