Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Publik kecele, terkejut, kecewa dan marah atas Draft RUU diatas. Harapan dan tuntutan publik pasca reformasi, telah berlangsung 28 tahun, penyitaan aset dan pemiskinan pejabat negara dan pejabat di sekitarnya, “vested interest” di sekitarnya yang telah “melahap”: pendapatan negara, sumber daya negara, SDA dan sumber daya lainnya yang merupakan hak publik.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, pengamat kecenderungan masa depan, Senin 31 Agustus 2026.

Jro Gde Sudibya mencontohkan, sosok pejabat negara yang semestinya menjadi sasaran “tembak” UU Perampasan Aset yang dituntut publik, namun berbalik arah rakyat yang kini jadi sasaran tembak atas draft RUU Perampasan Aset.

Dikatakan, berdasarkan laporan PPATK, PSN (Proyek Strategis Nasional) tahun 2023 dengan nilai Rp.500 T, 36,67 persen diduga dikorupsi oleh para politisi, pejabat publik yang transfer dana korupsinya jelas, masuk dalam sejumlah rekening para koruptor dan dibelanjakan untuk apa.

” Bukan setiap kasus hukum yang dihadapi publik, yang bukan pejabat negara, tidak melakukan korupsi yang merugikan keuangan dan sumber daya negara,” katanya.

Dikatakan, manuver politik dalam pembuatan UU Perampasan Aset ini, mengkhianati tuntutan publik untuk memiskinkan koruptor, sekaligus membatalkan upaya hukum untuk memiskinkan koruptor.

Menurut Jro Gde Sudibya, draft UU yang “ngaco” ini, melahirkan ketidak-pastian hukum baru, polemik berkepanjangan dan bisa menenggelamkan isu tuntutan pokok untuk memberikan sanksi maksimal dengan memiskinkan para koruptor.

Dikatakan, para politisi melakukan jebakan politik “Bat Man” dengan menipu publik sekaligus menyelamatkan para pejabat negara dan kroninya dari sangsi hukum pemiskinan. Bentuk legislasi hukum yang kasar, banal dan melawan kehendak publik.

Baca Juga  Masih dalam Suasana Libur Idul Fitri 2025, PLN Terus Siaga Pastikan SPKLU Siap Bagi Pengguna Kendaraan Listrik

Jurnalis Nyoman Sutiawan