Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Mengurus sertifikat tanah kini tak lagi harus menyita jam kerja. Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kota Denpasar terus mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat melalui program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Peltex). Inovasi ini memfasilitasi warga yang memiliki kesibukan pada hari kerja biasa.

​Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) BPN Kota Denpasar, Dewa Mahendra, mengungkapkan bahwa layanan di Sabtu dan Minggu ini dibuka untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi.

​”Sabtu dan Minggu kita tetap buka dari jam 09.00 sampai 13.00 WITA dengan sistem piket petugas loket. Kebijakan ini merupakan arahan Kementerian ATR/BPN agar masyarakat yang bekerja Senin sampai Jumat tetap bisa mengurus dokumennya sendiri,” ujar Dewa Mahendra, Senin (24/8).

​Meski menggunakan sistem piket dengan jumlah personel terbatas, antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan akhir pekan ini terbilang stabil. Rata-rata terdapat 4 hingga 5 pemohon yang memanfaatkan layanan Peltex setiap harinya.

​Selain fleksibilitas operasional, Kantah BPN Kota Denpasar juga memangkas durasi pemrosesan sejumlah dokumen. Dari total 104 jenis layanan pertanahan yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing, beberapa di antaranya diselesaikan lebih cepat dari target nasional.

​Salah satunya adalah pengurusan penghapusan Hak Tanggungan atau Roya. Dalam SOP standar, proses Roya membutuhkan waktu hingga 7 hari kerja. Namun, BPN Kota Denpasar mengakselerasinya hingga rampung dalam hitungan hari.

​”Di kita, satu hari sudah selesai. Besoknya sudah beres, selama syarat lengkap dan pembayaran PNBP sudah diterima,” jelasnya.

​Menanggapi keluhan masyarakat terkait tingginya biaya balik nama sertifikat—khususnya pada peralihan hak seperti hibah atau waris—Dewa Mahendra memberikan klarifikasi. Menurutnya, besaran tarif resmi BPN telah diatur secara transparan melalui PP Nomor 128 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga  Sinergi Banser - Pemerintah Daerah, Bupati Kembang Apresiasi Kontribusi Nyata dalam Pembangunan

​Komponen yang sering dikira beban BPN sebenarnya merupakan instrumen perpajakan daerah dan negara yang nilainya bergantung pada persentase harga atau nilai tanah.

​”Yang nilainya lumayan itu biasanya ada di luar PNBP BPN, seperti pajak jual beli (PPh) dan BPHTB. Perhitungannya dikalikan dari total nilai transaksi atau nilai tanahnya,” kata Dewa.

​Mengenai harga tanah di wilayah Denpasar dan Badung yang terus melonjak tinggi, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan batasan harga jual beli masyarakat. Kenaikan nilai properti di Bali murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan tingginya minat investasi.

​BPN Kota Denpasar juga memberikan kepastian prosedur bagi warga yang hendak memproses hibah tanah dari orang tua yang sudah lanjut usia (lansia) atau sakit. Masyarakat tidak perlu khawatir harus membawa orang tua yang berhalangan hadir secara fisik ke kantor pertanahan.

​Pengurusan akta hibah tetap dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris. Namun untuk proses pendaftarannya, pemohon cukup menggunakan mekanisme surat kuasa.

​”Kalau orang tua sudah sepuh dan tidak bisa hadir, bisa dibuatkan surat kuasa bermeterai. Cukup melampirkan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, untuk proses balik nama hibah biasa juga tidak perlu dilakukan pengukuran ulang tanah,” pungkas Dewa Mahendra.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)