Kebijakan Fiscal dan Moneter Pemerintahan Presiden Prabowo Membuat Kepercayaan Pelaku Usaha Luar dan Dalam Negeri Merosot
Jakarta, (Metrobali.co.id)
Dari sisi fiscal, prediksi pemerintah defisit anggaran tahun 2026 akibat perang Teluk bisa mencapai 4,06 persen, melampaui angka defisit 3 persen dari angka yang ditentukan dalam UU Keuangan Negara.
Beban fiscal yang berat ini, membuat pelaku pasar dan pelaku usaha dalam dan luar negeri, kepercayaannya merosot terhadap postur ekonomi Indonesia yang selama ini telah mengalami kemerosotan.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 20 Agustus 2029.
Menurut Jro Gde Sudibya, nampaknya risiko defisit fiscal tidak diantisipasi dengan cermat oleh pemerintah.
Dikatakan, anggaran MBG yang sarat masalah ini, tetap dengan angka tinggi Rp.280 T, walaupun setelah ada keputusan MK yang menyatakan dalam anggaran MBG termasuk komponen anggaran pendidikan yang diatur secara tegas dalam Konstitusi, 20 persen dari total anggaran pembangunan. Sesuai aturan Konstitusi, anggaran MBG telah melanggar Konstitusi.
Dikatakan, kebijakan Kopdes Merah Putih “setali tiga uang”, sarat masalah dari segi perencanaan dan implementasi di lapangan.
“Dari pengembangan manajemen usaha yang sehat, kopdes akan sulit bisa bertumbuh, kaidah dasar dari pengembangan koperasi dan pengelolaan usaha yang sehat dilanggar,” katanya.
Dikatakan, dana negara terserap sangat besar, mulai dari 58 persen dari dana desa sebesar Rp.60 T, setara dengan Rp.35 T dialihkan untuk pembangunan kopdes Merah Putih.
“Himbara, Himpunan Bank Pemerintah harus menyediakan dana kredit modal kerja Rp.220 T yang jaminannya dana desa dalam APBN.Kredit buat koperasi ini memberatkan keuangan bagi Himbara karena risiko usahanya tinggi menjadi gagal,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, kedua program di atas, dengan program ambisius Presiden yang lain, pembukuan lahan 2, 2 ha di Papua untuk ketahanan pangan, akan sangat memberatkan APBN 2026.
Menurutnya, beban fiscal yang berat ini, membuat pelaku pasar dan pelaku usaha dalam dan luar negeri, kepercayaannya merosot terhadap postur ekonomi Indonesia yang selama ini telah mengalami kemerosotan.
Dikatakan, harga kepercayaan ini sangat mahal, menyebut beberapa: nilai Rupiah yang terus merosot, IHSG di Bursa Efek Jakarta terus merosot dan tertekan, pihak asing pemegang obligasi pemerintah terus meninggalkan Indonesia.
Menurut Jro Gde Sudibya, dari sisi moneter, terjadi konflik “trade off” antara pemerintah dan BI dalam melakukan stabilitas moneter, yang berujung penggantian Gubernur BI secara paksa, yang membuat kepercayaan pelaku pasar dalam dan luar negeri yang telah merosot semakin merosot.
“Intervensi kepada independensi BI, akan menekan ekonomi dari sisi: pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, dan tingkat inflasi,” katanya.
Dikatakan, dalam kondisi ini, target tinggi pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya ilusi, dan bahkan bisa membuat ekonomi terpuruk semakin dalam dengan risiko politik tinggi.
“Kearifan kepemimpinan mengajarkan, dalam kondisi krisis fiscal dan moneter seperti ini, semestinya Presiden Prabowo lebih banyak mendengar aspirasi publik, bukan sebaliknya, bak kata pepatah, “buruk rupa, cermin dibelah”,” katanya.
Dikatakan, perbedaan pendapat, konflik, trade off antara Kementrian Keuangan yang mewakili pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan Gubernur BI yang lebih memberikan penekanan pada stabilitas moneter termasuk stabilitas nilai Rupiah , untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah hal yang biasa di setiap negara demokrasi.
“Tetapi bukan dengan cara otoriter, memaksa Gubernur BI mundur yang bisa membuat stabilitas moneter terganggu, yang berakibat kepercayaan para pelaku usaha dalam dan luar negeri terus merosot dan kemudian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

