Jro Gde Sudibya

 

Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Intelektual Peduli Masih Ada di Negeri ini, di Tengah Fenomena Kekuasaan Otoriter.

Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, Jumat 14 Agustus 2026.

Dikatakan, FIAD (Forum Intelektual Antar Disiplin), Menggambarkan Masih Ada Cendikiawan Berwawasan Kenabian di Negeri Ini. Di Tengah Fenomena Sosial, Barisan Orang Bertitel, Para Pengumpul Ilmu, “Tiarap” Menyelamatkan Kepentingannya atau Sebatas “Parekan” Kekuasaan.

Menurut Jro Gde Sudibya, fenomena ini sangat nyata di Bali, warisan tua feodalisme, orang “sekolahan” sebatas ambnetar birokrasi dan menjadi “parekan” kekuasaan.

“Tidak peduli, Kekuasaan begitu korup, culas dan tidak mengenal malu. Mereka sebatas “milu-milu tuung” penguasa, mencari selamat dan melihat kemana arah angin kekuasaan berhembus,” katanya.

Dikatakan, pengetahuan tidak membuat mereka tercerahkan, tidak menimbulkan transformasi diri untuk memihak kebenaran. Publik bertanya, beginikah kualitas ajar mengajar di dunia perguruan tinggi kita?

Menurut Jro Gde Sudibya, cendikiawan Soedjatmoko mengemukakan, kualitas pemikiran adalah perluasan dari kualitas batinnya, sehingga Publik pantas bertanya: bagaimana kualitas batin dari golongan bertitel ini?.

Semestinya, lanjut Jro Gde Sudibya, kalangan intelektual mesti SPEAK UP di tengah fenomena kekuasaan yang otoritarian dan bahkan totaliter, dengan gaya kepemimpinan model fasis.

Dikatakan, sejarah mengetuk “pintu” bagi kalangan intelektual untuk berbuat, bersatu padu, “holopis kuntul baris” untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan akibat dari “state craft coruption”, korupsi mengatasnamakan negara untuk kepentingan kolusi penguasa – pengusaha oligarki.
Semoga.

Sebelumnya diberitakan, Manifesto Kaum Intelektual Demi Wujudkan Indonesia yang Dicita-citakan Konstitusi

Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) yang berisikan guru besar, intelektual, pakar, hingga aktivis menyampaikan manifesto yang berisi keresahan atas berbagai masalah di Indonesia.

Baca Juga  Bawa Misi Lingkungan, Gubernur Koster Lepas Kontingan Pramuka Bali Menuju Jambore Nasional XII di Cibubur

Beberapa tokoh di antaranya adalah Theddeus Prasetyono, Bivitri Susanti, Asfinawati, Premana Premadi, Okky Madasari, Manneke Budiman, Susi Dwi Harijanti, Ari Sujito, Wening Udasmoro, Usman Hamid, Sulistyowati Irianto.

Dalam manifesto yang disuarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026), FIAD memperjuangkan Indonesia yang adil, demokratis, berdaulat, dan berkelanjutan. “Manifesto ini memandang bahwa pembaharuan Indonesia memerlukan pendekatan lintas disiplin dan praktik lintas sektoral yang dilakukan dalam jangka panjang,” ujar FIAD dalam pernyataan terbukanya, Kamis (13/8/2026).

FIAD memandang, krisis yang dialami Indonesia merupakan akibat tata kelola negara yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, krisis tersebut membutuhkan agenda transformasi yang bertahap, terarah, dan konsisten. Para intelektual tersebut mengusulkan tiga horizon perubahan yang saling melengkapi.

Tahap pertama, berfokus pada penyelamatan institusi negara dan penghentian kemunduran demokrasi.

Tahap kedua, diarahkan pada reformasi kelembagaan dan pembangunan kapasitas negara.

Tahap ketiga, merupakan transformasi menuju Indonesia yang sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi dan mampu menjawab tantangan abad ke-21.

Visi dan agenda transformasi nasional, kata FIAD, tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, mereka menyarankan tiga jangka waktu untuk melakukan transformasi nasional.

Pertama, adalah agenda mendesak untuk jangka waktu 12 bulan, yaitu menghentikan pengrusakan demokrasi dan politik.

FIAD menjelaskan, prioritas utama adalah menghentikan praktik penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan amanat konstitusi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

“Agenda ini bertujuan menciptakan fondasi yang memungkinkan reformasi lebih mendalam pada tahap berikutnya. Secara nasional, agenda mendesak mencakup tegakkan negara hukum dan supremasi sipil,” bunyi pernyataan FIAD.

“Pemulihan independensi institusi-institusi pokok negara seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan berbagai lembaga negara independen lainnya, serta reformasi Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” sambungnya.

Baca Juga  Bupati Serahkan Bantuan Pemulihan Dampak Bencana, Pura Taman Beji Magendra, Tegal Darmasaba

Selanjutnya, FIAD mendorong kepastian demokratisasi sistem kepartaian dengan membuka ruang partai politik lokal untuk menjadi peserta pemilu daerah. FIAD juga mendesak pemberantasan politik uang dalam pemilu dengan mewajibkan transparansi pembiayaan politik dan dana kampanye.

Selain itu, FIAD mendorong pemulihan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kredibel, dimulai dari pengembalian otonomi KPK. “Pastikan terjaminnya kebebasan sipil, pelindungan semua warga negara, khususnya kelompok rentan, dan penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, agama, usia, disabilitas, dan kerentanan lain,” bunyi pernyataan FIAD.

“Penegakan daulat sipil dengan mengembalikan institusi TNI sebagai organ pertahanan dan Polri sebagai organ keamanan sesuai amanat konstitusi, dengan merevisi kembali Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, menghapus komando teritorial, menghentikan penambahan personel TNI, serta pembatasan keterlibatan personel TNI dan Polri pada jabatan sipil,” sambungnya.

Setelah itu, mulai bulan ke-13, FIAD menyampaikan agenda jangka menengah yang fokus dalam membangun kapasitas negara. FIAD menjelaskan, setelah fondasi negara hukum dan tata kelola dipulihkan, Indonesia perlu membangun kapasitas negara agar mampu menjalankan amanat konstitusi secara efektif dan berkelanjutan.

Agenda pada jangka menengah itu mencakup penguatan demokrasi melalui reformasi kelembagaan, perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat, penguatan masyarakat sipil, serta pembangunan ekonomi yang adil dan berpihak kepada kepentingan publik.

“Perkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor politik, penegakan hukum, sumber daya alam, dan penerimaan negara.

Selain itu, FIAD juga mendorong reformasi pada sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola agraria, energi, hingga pertanian.

Indonesia sebagai Negara yang Dicita-citakan Konstitusi Usai agenda jangka 12 bulan dan menengah, FIAD mendorong agar agenda jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia seperti yang dicita-citakan reformasi.

Transformasi jangka panjang, jelas FIAD, diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. FIAD memandang bahwa konstitusi mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi res publica sebagai fondasi kehidupan bersama berbasis komunitas, rasionalitas komunikasi, dan agensi kolektif dengan konstitusi sebagai kompas etik.

Baca Juga  TP PKK Kota Denpasar Gelar Pembukaan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Denpasar Utara

Oleh karena itu, FIAD hadir sebagai komunitas akademik yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan pandangan yang independen, berbasis ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebenaran., dan berpihak kepada kepentingan publik. “Manifesto ini bukan merupakan dokumen politik partisan maupun kelompok tertentu, melainkan ikhtiar intelektual untuk mengembalikan arah pembangunan Indonesia kepada amanat konstitusi dengan menjadikan ilmu pengetahuan, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara,” bunyi pernyataan FIAD.

Jurnalis Nyoman Sutiawan