​Oleh: Endang Hastuty Bunga, S.H. (Advokat)

 

​Opini: Rp25 Miliar untuk Sebuah Pemberitaan: Ketika Hak Menggugat Berhadapan Dengan Kemerdekaan Pers

 

 

​Denpasar,  (Metrobali.co.id) 

 

Gugatan perdata senilai Rp25 miliar terhadap empat perusahaan media di Bali mendadak menjadi sorotan publik. Perkara yang diajukan oleh advokat berinisial T.S. ini menarik untuk dicermati bukan sekadar dari sosok penggugat dan tergugat, melainkan dari isu hukum mendasar: di mana batas antara hak warga negara mencari keadilan dan kewajiban negara menjaga kemerdekaan pers?

​Sebagai praktisi hukum, saya memahami penuh bahwa setiap individu berhak menempuh jalur hukum saat merasa nama baik atau kehormatannya dirugikan. Hak menggugat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang.

​Namun, hak menggugat tidak lantas kebal dari analisis kritis. Nilai gugatan ganti rugi yang fantastis juga tidak secara otomatis mencerminkan besarnya kerugian riil. Semua hal tersebut wajib diuji berdasarkan asas hukum, fakta persidangan, kecukupan bukti, dan kriteria proporsionalitas.

​Dilema Sengketa Pers dan Fungsi Kontrol Sosial

​Pers bukanlah lembaga kebal hukum. Wartawan bisa melakukan kekeliruan, dan perusahaan pers tetap wajib bertanggung jawab penuh atas setiap produk jurnalistik yang diterbitkan.

​Namun di sisi lain, pers tidak boleh diintimidasi atau dibuat gentar hanya karena menjalankan fungsi jurnalistiknya. Dalam iklim demokrasi, media massa memegang peran vital sebagai alat kontrol sosial. Pemberitaan mengenai isu hukum maupun perkara yang menyita perhatian publik adalah bagian dari fungsi tersebut—selama disusun berlandaskan:

​Prinsip verifikasi dan keberimbangan (cover both sides)

​Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

​Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

​Oleh karena itu, ketika sengketa pemberitaan muncul, titik fokus evaluasi bukanlah seberapa besar nilai ganti rugi yang dituntut, melainkan pertanyaan teknis hukum:

Baca Juga  Karya Pedudusan Alit di Pura Beten Bingin Tanjung Benoa

​Apakah materi tersebut murni merupakan produk jurnalistik?

​Apakah mekanisme verifikasi telah dijalankan secara patut?

​Apakah pihak terkait telah diberikan ruang klarifikasi melalui Hak Jawab atau Hak Koreksi?

​Apakah mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers sudah ditempuh?

​Mencari Keseimbangan Antara Keadilan dan Bebas Intimidasi

​Tulisan ini tidak diniatkan untuk membela empat media terkait, ataupun mendiskreditkan advokat T.S. Saya menghormati hak hukum yang bersangkutan. Namun, sebagai sesama advokat, perkara ini perlu dibedah dengan kepala dingin.

​Jika setiap pemberitaan yang memicu ketidaknyamanan berujung pada gugatan bernilai fantastis, muncul kekhawatiran nyata: apakah pers masih memiliki ruang aman untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa dibayangi ketakutan terhadap ancaman pembungkaman finansial?

​Sebaliknya, kemerdekaan pers juga dilarang keras menjadi tameng untuk membenarkan berita yang tidak akurat, tendensius, atau melanggar kode etik.

​Prinsip Utamanya:

​Media harus berani bertanggung jawab atas akurasi produknya.

​Pihak yang dirugikan berhak menggunakan saluran hukum secara patut.

​Penegakan hukum wajib memastikan kedua hak tersebut berjalan seimbang dan proporsional.

​Penutup: Hukum Bukan Alat Membungkam

​Nilai gugatan Rp25 miliar sangat besar, tetapi angka tersebut wajib dibuktikan dasar kerugian materiil maupun immateriilnya di muka sidang. Tidak semua pemberitaan yang berdampak pada rasa tidak nyaman secara subjektif dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

​Kemerdekaan pers dan hak memperoleh keadilan bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Keduanya harus berjalan berdampingan. Pengadilanlah yang kelak menguji seluruh alat bukti secara objektif.

​Sebagai advokat, saya memegang teguh prinsip ini:

​Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam.

​Pers tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang.

​Keadilan tidak boleh diukur dari seberapa besar angka dalam petitum gugatan.

Baca Juga  Usut Penyadapan Prabowo, Kabareskrim Tegaskan Bakal Telusuri Sosok Pemberi Perintah