Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Wacana Tinggi Bangunan 45 Meter, Ancaman Keberlanjutan Kebudayaan Bali.

Hal tersebut dikatakan, Jro Gde Sudibya, penasehat For HATI Bali, Forum Pemerhati Pembangunan Bali, Senin 10 Agustus 2026.

Dikatakan, maksimum ketinggian bangunan 15 meter, pengejawantahan dari sastra pengaturan ruang, “Soring Kepuh Tunggul”, di bawah tingginya Pohon Kepuh yang dikenal dalam tradisi Bali sebagai Pohon “pingit” nan suci.

Menurut Jro Gde Sudibya, dalam arsitektur ruang, dalam perspektif sastra panca maha butha, di atas pohon Kepuh diyakini sebagai Akasa, alam para Dewa nan suci. Sehingga manusia tidak berhak “memada-mada” menyamai para Dewa.

Dikatakan, berangkat dari sastra keyakinan ini, maksimum tinggi bangunan 15 meter, merupakan harga “hidup” yang harus dijaga kelestariannya. Kearifan pengaturan ruang ini, identik dengan nilai intrinsik dari Tri Hina Karana yang banyak diwacanakan.

Menurut Jro Gde Sudibya, pengaturan Kearifan Ruang di atas dapat direkam dengan tradisi kehidupan masyarakat Bali yang sebut saja sosialistik religius.

” Berangkat dari keyakinan niskala, kehidupan sosial ekonomi diatur berdasarkan prinsip kebersamaan, keberlanjutan ekologi dan berkeadilan,” katanya.

Dikatakan, kearifan pengaturan ruang ini berangkat dari tanah Bali yang suci, sehingga tidak bisa semema-mena diperlakukan dan diberikan beban berlebih di atas daya dukung alaminya.

” Berangkat dari Kearifan ruang ini, jangan karena alasan kepentingan ekonomi, kepentingan pemodal, kearifan ruang ini dinafikan dan bahkan dikhianati,” katanya,

Menurutnya, masyarakat Bali sangat paham, Ibu Pertiwi tidak bisa diperlakukan semena-mena, karena dari “rahim” Ibu Pertiwi manusia dihidupkan, dipelihara secara berkelanjutan.

“Salah kelola, penghancuran Ibu Pertiwi akan menimbulkan “serangan” balik, berupa “racun” dari Alam yang membahayakan semua spicies di bumi termasuk manusia. Krisis iklim merupakan contoh nyata,” katanya.

Baca Juga  Singaraja Literary Festival 2025 : Menghidupkan Pengetahuan Di Masa Lalu Dalam Napas Baru

Menurut Jro Gde Sudibya, Ekonomi Bali pada dasarnya ekonomi pengendalian diri, bukan ekonomi keserakahan.

” Ekonomi keserakahan bisa melahirkan pemikiran liar kemana-mana termasuk ide “gila, merubah tinggi bangunan di atas batas toleransi Sakral 15 meter, baca “Soring Kepuh Tunggul”,” kata Jro Gde Sudibya.

Dikatakan, Kearifan ruang yang sepenting dan segenting ini, tidak bisa begitu saja meniru model Pemda DKI Jaya, dengan mengenakan pungutan pajak bagi bangunan tinggi.

“Kebijakan fiscal bukanlah solusi untuk menyelamatkan ruang Bali. Bali tidak sama dengan Jakarta Bung!,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, Ruang Sakral, ruang Kesucian, tempat “tenget”, ruang hidup para Bhuta dan makhluk lainnya yang tidak kasat mata tetap menjadi pertimbangan dalam pengaturan ruang Bali.

“Karena keunikan, Bali menjadi “metaksu” memberikan vibrasi dan spirit kepada mereka yang bermukim dan berkunjung. Jangan sampai “spiritual wealth” ini tergurus, tergusur akibat prilaku mereka yang serakah dan sedang berkuasa,” kata Jro Gde Sudibya, penasehat For HATI Bali, Forum Pemerhati Pembangunan Bali.

Jurnalis Nyoman Sutiawan