Buleleng, (Metrobali.co.id)

 

“Eksistensi Partai Golkar di Kabupaten Buleleng bukan hanya sekadar
mengejar kekuasaan atau kedudukan politik. Melainkan dijadikan kesempatan untuk berbuat baik”, penegasan tersebut
disampaikan Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Buleleng, Ida Gde Komang (IGK) Kresna Budi, S,Ap saat menggelar pendidikan politik (Dikpol) kepada kader PD, PK, organisasi sayap se Kabupaten Buleleng pada Rabu, (29/7/2026) siang di Sekretariat DPD II Partai Golkar Buleleng di Jalan Ngurah Rai Singaraja.

Iapun mengapresiasi peran yayasan di bawah naungan Partai Golkar, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ayu, yang aktif bergerak membantu kaum manula
dan masyarakat kurang mampu.

“Dengan kedudukan dan kekayaan yang kita miliki, sejatinya kita harus bisa berbuat untuk
saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Posisi di Golkar, bukan hanya kedudukan yang dikejar, tapi kedudukan itu menjadi kesempatan untuk kita berbuat baik,” ucap Kresna Budi.

Lebih lanjut Kresna Budi yang juga Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali ini menyatakan kebanggaannya terhadap proses regenerasi di tubuh Golkar Buleleng yang berjalan sangat dinamis. Saat kegiatan Dikpol pihaknya juga memperkenalkan sejumlah sosok muda yang kini mengisi pos-pos strategis, termasuk sebagai Kelompok Ahli di DPRD Buleleng seperti Gede Nanda Sukma Wijaya dari Banyuning, Ida Bagus Weda Sampurna dari Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan.

“Kehadiran anak-anak muda dengan pandangan dewasa ini membuktikan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka bagi semua golongan,” jelasnya.

Menurut dia, Partai Golkar sekarang bukan milik satu golongan saja, tapi sudah mencakup banyak golongan. Dan Partai Golkar tetap menghormati senior. Seperti misalnya mantan Ketua Golkar Buleleng Ni Luh Tiwik Ismarheningrum diberikan peran menjadi Kelompok Ahli di DPRD Buleleng.

Baca Juga  Empat  Kamar Kost Semi Permanen di Denpasar Barat Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Kompor

Menariknya, Kresna Budi juga menyelipkan pesan tentang pentingnya dukungan
keluarga dalam karir politik seorang laki-laki. Ia berseloroh bahwa keberhasilan
seorang kader tidak lepas dari peran pendamping (istri) yang hebat.

“Kami berharap, atmosfir politik di Buleleng tetap sejuk dan tidak kaku. Artinya berpolitik itu tidak harus gawat-gawat (tegang) ya. Kita harus menjalaninya dengan enjoy, riang gembira,” terangnya.

Terkait hasil capaian Golkar Buleleng, Kresna Budi memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus partai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Berdasarkan data yang ada, grafik dukungan dan prestasi Partai Golkar di Buleleng terus menunjukkan tren positif.

“Berkat perjuangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, grafik Partai Golkar terus meningkat. Terima kasih kepada pengurus desa (PD) sebagai satuan tempur utama kita di lapangan. Semoga kita bisa terus berbuat lebih banyak untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer, memberikan pengarahan dalam acara Pendidikan Politik (Dikpol) yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan kader Golkar di Kabupaten Buleleng.

Ia menekankan pentingnya kerja politik yang
berkelanjutan dan solidaritas internal untuk merebut kemenangan di masa depan.

Demer mengingatkan para kader bahwa pelantikan kepengurusan hanyalah sebuah seremonial. Secara substansi, keabsahan
kepengurusan telah terjadi sejak terbitnya Surat Keputusan (SK). Oleh karena
itu, kerja-kerja politik tidak boleh terhenti hanya karena menunggu seremoni
pelantikan.

“Pelantikan itu sebenarnya hanya seremonial. Secara aturan dan keabsahan,
kepengurusan sudah terjadi melalui SK. Jadi, hal ini tidak mengurangi makna dari
kerja-kerja politik kita,” tegas Demer yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini.

Terkait menyongsong regulasi Perubahan UU Pemilu, Demer mengungkapkan,
Undang-Undang Pemilu akan dibahas kembali setelah 17 Agustus 2026 mendatang. Ia menyebut, akan ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, termasuk penyesuaian
jadwal Pilkada dan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poin krusial yang disoroti adalah rencana penerapan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) hingga ke tingkat kabupaten/kota. Jika ambang
batas 4 (empat) persen diterapkan di daerah, maka partai-partai kecil terancam
kehilangan kursi meski memperoleh suara.

Baca Juga  Perkuat Sinergi dengan Pemkab Klungkung, Kemenkum Bali Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Posbankum

“Kemungkinan Golkar dilirik tokoh-tokoh yang mau maju (nyaleg), karena kita partai terbuka. Ini harus menjadi penyemangat kita di Golkar untuk lebih percaya diri,” tegasnya. GS