Ilustrasi

 

Badung, (Metrobali.co.id)

 

Bali Jangan Dijadikan “Sapi Perah” ,cash cow bagi ambisi para tuan-puan penguasa yang ber “singgasana” di Jakarta. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Tangki Minyak Raksasa perlu ditolak oleh seluruh krama Bali perwakilan di pusat

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat: ekonomi, kebijakan publik dan kecenderungan masa depan, Senin 23 Maret 2026.

Menurut Jro Gde Sudibya, penolakan ini perlu dilakukan dengan sejumlah alasan. Luas Bali sekitar 5,590 – 5,536 km2 dengan bentang 153 km dari Timur ke Barat, 112 km.dari Utara ke Selatan, dengan perkiraan jumlah penduduk 4,47 juta.

Dikatakan, dengan kepadatan penduduk cukup tinggi jangan lagi “direcoki” dengan proyek yang “melahap” gumi Bali dengan dampak sosial kultural yang dibawakannya.

Menurut Jro Gde Sudibya, Bali telah “benyah latig” dengan kerusakan lingkungan yang nyaris tak terpulihkan, dengan dibukanya kotak pandora Banjir Bandang 10 September 2026.

“Kerusakan lingkungan massif, sebut saja kombinasi antara kapitalisme pariwisata yang kebablasan berbarengan pejabat publik yang tidak dikompeten dalam mengendalikan dampak negatif ekonomi pariwisata,” katanya.

Penempatan kilang minyak raksasa ini bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian tidak terkendali. Menurut pakar pertanian jika konversi pertanian sawah 2,000 ha per tahun, 10 kemudian Subak akan musnah dan hanya tinggal nama.

Menurut data jurnalisme Kompas, konversi lahan pertanian sudah mencapai 2,300 ha per tahun. Alarm keras untuk keberadaan dan masa depan Subak.

Oleh karena itu, lanjut Jro Gde Sudibya, dalam kondisi lingkungan di atas, janganlah Bali dijadikan “sapi perah” cash cow bagi ambisi para tuan-puan penguasa yang ber “singgasana” di Jakarta.

Baca Juga  Wagub Bali Giri Prasta Apresiasi Perseden Denpasar Lolos ke 16 Besar Liga 4 Indonesia : Nyoman Giri Prasta Berikan Bonus 50 Juta

“Penolakan kilang minyak raksasa ini perlu dilakukan karena Bali yang sudah “benyah latig”, kawasan pantai, wilayah pesisir, DAS, 4 Danau, “jejer kemiri” hutan, lereng-lereng Gunung, jangan lagi dieksploitasi dengan cara gampanga yang membuat masyarakat Bali semakin menderita,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, bagi masyarakat Bali, ancaman ada di depan mata, sejarah mengetuk pintu untuk bersedia (mesatya) “nindihin gumi” Bali.

Dikatakan, Belajar dari industrialisasi Nikel di Morowali Sulawesi Tengah, kekayaannya dikuras habis, tetapi petani dan nelayannya tetap miskin dan semakin miskin, karena rusaknya lingkungan.

“Semoga masyarakat Bali segera sadar dengan bahaya yang mengancam.
Rahayu,” katanya.

Pendapat lain menyebutkan, dari perspektif geopolitik, depo minyak untuk cadangan perang di Bali, jika terjadi perang berkepanjangan, depo minyak ini bisa menjadi sasaran rudal yang datang dari Utara Australia, dari dari arah Selatan, pangkalan AS di Filipina, pangkalan AS di Korea Selatan, dari Korea Utara dan dari Daratan China.

“Janganlah Bali dijadikan bemper perang, dan menjadi korban pertama jika perang besar berkecamuk,” katanya.

Jika ini terjadi, maka timbul pertanyaan: apakah sistem pertahanan udara Indonesia yang berpusat di Madiun dan juga Jakarta cukup melindungi masyarakat Bali dari perang Rudal.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung mengaku belum mendapat pemberitahuan secara resmi, terkait rencana pemerintah pusat membangun kilang dan tangki penyimpanan minyak. Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjadi salah satu lokasi, dari 18 wilayah di Indonesia yang akan dibangun kilang minyak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba yang dikonfirmasi, Minggu (22/3), menyatakan rencana pembangunan kilang minyak di Kabupaten Badung, secara resmi belum ada disampaikan ke pemerintah daerah.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

Baca Juga  Wujud Kontribusi ke Negara, PLN Setor Rp65,59 Triliun Lewat Dividen, Pajak, dan PNBP