Lapor Pak Kapolda Copot Jabatan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Batu Bara
Seolah Olah Memberikan Doa Restu Kepada Mafia Galian C Di kabupaten Batu Bara
Batu Bara, (Metrobali.co.id)
Polemik penegakan hukum di Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivitas galian C ilegal di Desa sumber Rejo, Kecamatan Lima Puluh, bukan hanya sekadar berjalan tanpa hambatan, tetapi seolah memperoleh “payung hukum” dari aparat kepolisian. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Kapolres Batubara, AKBP Dolly Nainggolan dan kasat Reskrim AKP Masagus Zailani, telah gagal menjalankan sumpah jabatannya?
Awak media pada Rabu (11/03) telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolres Batubara dan Kasat Reskrim Polres beserta Kanit Unit III Tipidter Batu Bara dan bahkan mengirimkan rekaman video aktivitas galian ilegal tersebut melalui WhatsApp pribadi. Ironisnya, bukti nyata yang seharusnya menjadi dasar tindakan tegas justru diabaikan. Hingga detik ini, galian ilegal tetap beroperasi, seolah mendapat restu dari pucuk pimpinan kepolisian setempat
Aktivitas Galian C di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Datuk Lima Puluh diduga kuat tanpa memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) secara resmi, sementara diatur didalam UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) para pelaku Usaha Galian C dapat diancaman pidana penjara sampai dengan 10 tahun serta denda sebasar Rp 10 miliar, selain itu dapat juga dikenakan Pasal Berlapis terkait tentang pencemaran lingkungan yang tertuang pada UU Lingkungan Hidup, bila menimbulkan kerusakan, sedangkan sanksi bagi penadah material ilegal, juga tertuang pada Pasal 480 KUHP, berikut denda yang disertai dengan pencabutan Izin.
Apa sanksi bagi Oknum yang dengan sengaja membiarkan pelanggaran jenis
Tambang Ilegal tanpa ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan secara sah, dan beroperasi tanpa memilki dokumen, Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bahkan melebihi batas RKAB (Rencana Kerja & Anggaran Biaya) tentu akan berdampak ke lingkungan, yang menimbulkan kerusakan lingkungan, polusi, sedimentasi sungai, atau alih fungsi lahan tanpa izin AMDAL.
Sementara didalam KUHP (Pasal 480), menjerat penadah barang hasil kejahatan material tambang ilegal, dengan pidana penjara hingga 4 tahun, untuk sanksi lain, penghentian operasi sementara atau secara permanen, untuk diketahui hampir semua peraturan yang berlaku di Indonesia memiliki dasar Hukum, termasuk aturan tentang perizinan yang berkaitan ke Perusahaan terkhusus untuk sektor pertambangan Galian C.
Lebih lanjut, dari hasil perbincangan masyarakat Sumber Rejo yang tidak berkenan di sebutkan namanya, secara jelas mengatakan,” Pekerjaan pertambangan atau Galian C di Desa Sumber Rejo yang saat ini sedang beroperasi diperkirakan akan berjalan lumayan lama, dan selama itu juga warga sekitar akan menghirup debu dari truk pengangkut tanah, padahal sebelum usaha tambang atau Galian C itu beroperasi, sudah terlihat seperti kebal Hukum sehingga tidak memandang atau menghargai siapapun termasuk pihak Pemerintahan Desa.
Walau Usaha Tambang atau Galian C masuk dalam pelanggaran KUHPidana berat, faktanya Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Batu Bara tetap diam tanpa tindakan Hukum sama sekali, sehingga menimbulkan kecurigaan telah menerima setoran demi untuk kelancaran Usaha Ilegal tersebut,” Tuturnya.
Jika seorang Kapolres mengetahui tindak pidana namun tidak mengambil langkah tegas, maka tindakan itu bukan hanya kelalaian, tetapi dapat dianggap bentuk pelanggaran serius terhadap kode etik dan integritas Polri.
Operasi galian C ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan lingkungan, meningkatkan risiko bencana, serta merugikan negara akibat hilangnya penerimaan pajak dan retribusi. Yang lebih berbahaya, pembiaran ini menciptakan preseden buruk bahwa hukum bisa diperjualbelikan.
Masyarakat Batubara kini kian skeptis. Bagaimana mungkin Polri bisa dipercaya menegakkan hukum, jika di depan mata mereka praktik ilegal dibiarkan? Apakah penegakan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ketika menyentuh kepentingan kelompok tertentu?
Awak media dan publik mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Kapolres , Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Polres Batubara. Bukan hanya demi penegakan hukum, tetapi juga demi menjaga marwah institusi Polri agar tidak tenggelam dalam stigma negatif.
Janji penindakan tanpa bukti nyata hanyalah retorika kosong. Publik menunggu bukti konkret bahwa Polri berdiri di sisi hukum, bukan di sisi pelaku ilegal. Bila pembiaran terus berlangsung, maka wajar bila muncul dugaan kuat bahwa Kapolres Batubara telah menghalalkan galian C ilegal
(Herman Manurung)

