Denpasar, (Metrobali.co.id) 

 

Pemerintah Provinsi Bali resmi memperkuat pelindungan pantai dan sempadan pantai melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026. Perda yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster pada Selasa (Anggara Paing, Bala), 24 Februari 2026 ini menjadi payung hukum untuk menjaga kelestarian pantai sekaligus menjamin keberlangsungan fungsi adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan resminya, Selasa (2/3/2026) menjelaskan, pantai dirancang sebagai instrumen strategis untuk mencegah degradasi lingkungan pesisir akibat alih fungsi ruang dan aktivitas pembangunan yang tidak selaras.
“Pantai dan sempadan pantai diposisikan sebagai wilayah bernilai Niskala–Sakala: suci untuk pelaksanaan upacara adat dan spiritual (Niskala), sekaligus ruang sosial-ekonomi yang menopang kesejahteraan masyarakat pesisir (Sakala),” ungkapnya.

Kebijakan ini merupakan implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam kerangka Bali Era Baru, serta penjabaran Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Nilai kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Segara Kerthi, menjadi fondasi utama dalam menjaga kelestarian laut dan pantai.

Adapun Perda ini menetapkan lima tujuan pokok:
1. Melindungi nilai adat, sosial, dan ekonomi pantai dan sempadan pantai agar tidak mengalami degradasi atau alih fungsi yang merugikan kepentingan publik dan masyarakat adat.
2. Mengharmoniskan pengaturan ruang pesisir dengan kearifan lokal serta keberlanjutan fungsi ekologis.
3. Menjamin hak dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan dan pelindungan kawasan pesisir, terutama untuk ritual dan aktivitas tradisi.
4. Menata pemanfaatan ruang secara tertib dan berkelanjutan, termasuk pembatasan pembangunan fisik yang tidak sejalan dengan fungsi adat dan sosial-ekonomi lokal.
5. Memberikan kepastian hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta pelanggaran nilai kesucian pantai.

Baca Juga  79 Tahun Megawati Soekarnoputri Kekuatan Differensiasi Politik

Koster berharap melalui Perda ini, Pemerintah Provinsi Bali menjamin pelindungan pantai dan sempadan pantai bagi kegiatan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.

Kepastian hukum ini mempertegas fungsi Niskala (upacara adat dan spiritual) serta fungsi Sakala (sosial, ekonomi, dan fungsi lainnya), sehingga kebijakan pesisir diarahkan pada keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berikut materi muatan Perda yang mencakup pengaturan fungsi, pemanfaatan, dan pelindungan pantai dan sempadan pantai; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; pendanaan; serta sanksi administratif.

Secara khusus, Pemprov Bali melindungi pantai dan sempadan pantai sebagai kawasan suci dan/atau kawasan yang dimanfaatkan untuk upacara adat dan kegiatan spiritual.

Pelindungan ini mencakup: akses dan jalur pelaksanaan upacara menuju/melintasi pantai; lokasi upacara seperti melasti, nyegara gunung, dan ritual terkait; tempat penempatan sarana upacara; jarak tertentu di sekitar Tempat Suci yang telah ada; serta pelaksanaan nyepi pantai/nyepi segara sesuai dresta Desa Adat.

Perda secara tegas melarang setiap tindakan yang menghalangi akses upacara, merusak atau memindahkan sarana upacara tanpa izin, mencemarkan kesucian, maupun mengganggu kekhidmatan ritual.

Sanksi administratif bagi pelanggar meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara, penutupan lokasi, pencabutan/pembatalan izin, pembongkaran bangunan, hingga pemulihan fungsi ruang.

Selain itu, diatur pula sanksi atas pelanggaran yang menimbulkan pencemaran, kerusakan, atau penodaan pantai dan sempadan pantai.
Dengan Perda ini, Bali menegaskan arah kebijakan pesisir yang melindungi ruang suci, menjaga ekologi pantai, dan menguatkan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.(rls)