Bangli Berikan Layanan Pariwisata Saat Tampung Sampah Denpasar-Badung! Demer: Kompensasi Rp 200 Miliar Wajar!
Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer saat acara seminar bertajuk “Menuju Bali yang Sustainable” yang digelar Golkar Bali di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1/2026).
Denpasar, Metrobali.co.id
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, akhirnya buka suara terkait isu permintaan kompensasi Rp 200 miliar dari Pemerintah Kabupaten Bangli. Kompensasi itu mencuat seiring rencana pengiriman sementara sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ke TPA Landih, Bangli, menyusul penutupan total TPA Suwung per 1 Maret 2026.
Bagi Demer, tuntutan tersebut bukan hal yang berlebihan. Justru sebaliknya, ia menilai permintaan Bangli sangat wajar jika dilihat dari sudut pandang pelayanan, keadilan fiskal, dan pemerataan pembangunan di Bali.
“Wajar saja Bangli meminta kompensasi. Pajak itu akibat dari pelayanan. Jadi wajar PHR Badung dan Denpasar dibagi sedikit ke Bangli ketika Bangli menerima sampah Denpasar dan Badung. Itu artinya Bangli melayani sampah dari dua daerah tersebut dan tentu layak menerima kompensasi,” tegas Demer ditemui di sela-sela acara seminar bertajuk “Menuju Bali yang Sustainable” yang digelar Golkar Bali di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, pengelolaan sampah bukan perkara murah. Ada biaya lingkungan, sosial, hingga kultural yang harus ditanggung daerah penerima. Sementara di sisi lain, Denpasar dan Badung menikmati Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang sebagian besar bersumber dari aktivitas pariwisata—sektor yang juga menjadi penghasil utama sampah.
“Kalau kita kena pajak, kita harus dapat pelayanan. Sekarang kalau Bangli melayani menampung sampah dari Denpasar dan Badung, maka Bangli berhak mendapat pajaknya. Sebagian PHR dari Badung dan Denpasar,” ujarnya.
Demer juga menegaskan bahwa peran Bangli menampung sampah sejatinya merupakan bentuk pelayanan terhadap pariwisata Bali secara keseluruhan. Meski tidak memiliki potensi PHR sebesar wilayah selatan Bali, Bangli tetap ikut menopang keberlangsungan industri pariwisata dengan menanggung beban yang tidak ringan.
“Bangli itu ikut melayani pariwisata dengan menampung sampah. Pajak itu kan bentuk pelayanan. Ketika Bangli ikut melayani, ya wajar diberikan bagian yang lebih atas pelayanan tersebut,” imbuhnya.
Seperti diketahui, TPA Suwung di Denpasar akan ditutup total mulai 1 Maret 2026. Konsekuensinya, Denpasar dan Badung tidak lagi memiliki lokasi pembuangan akhir. Sebagai solusi sementara, sampah dari dua daerah tersebut akan dialihkan ke TPA Landih di Bangli, sembari menunggu terbangunnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai.
Pemerintah Kabupaten Bangli menyatakan siap membantu, namun dengan syarat TPA Landih harus direvitalisasi secara total. Di tengah kondisi itu, muncul dan viral isu permintaan kompensasi Rp 200 miliar kepada Denpasar dan Badung.
Demer menilai angka tersebut bahkan masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan dampak yang akan ditanggung Bangli. Ia mengingatkan bahwa revitalisasi TPA Landih mutlak diperlukan agar tidak lagi menjadi TPA open dumping, yang jelas dilarang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Bahkan kalau saya bilang, Rp 200 miliar itu kurang. Tidak apa-apa diberikan lebih tinggi. Kita ini butuh pemerataan. Bangli sedang kekurangan, sementara ada daerah yang sangat berlimpah. Ini kesempatan untuk berbagi sebagai sesama orang Bali,” kata Anggota DPR RI Dapil Bali itu.
Ia juga menyinggung ketimpangan sosial yang nyata di Bali. Menurut Demer, tidak adil jika satu wilayah menikmati hasil pariwisata, sementara wilayah lain hanya kebagian beban, termasuk sampah.
“Di Bangli orang susah sekali cari ambulans. Sementara di daerah lain, orang menunggu pasien saja bisa digaji. Ini mengoyak rasa keadilan kita sebagai orang Bali,” ujarnya tajam.
“Satu pihak disana kerepotan sininya sedangkan di satu daerah ada yang tanda kutip foya-foya,” sambungnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI itu menaruh harapan besar pada proyek waste to energy yang saat ini tengah diproses melalui tender oleh Danantara. Ratusan perusahaan diseleksi untuk mengolah sampah menjadi energi listrik yang nantinya dibeli PLN dengan harga 20 sen per kWh.
“Ini sangat menarik. Februari ini tender, langsung dibangun, dan maksimal dua tahun sudah bisa beroperasi,” jelasnya.
Bagi Demer, selama masa transisi itulah semangat solidaritas dan keadilan antarwilayah di Bali diuji. Ia berharap isu kompensasi tidak diperdebatkan secara emosional, melainkan dilihat sebagai solusi bersama demi Bali yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kalau sama-sama merasa bagian dari Bali, Badung dan Denpasar seharusnya tidak keberatan. Ini bukan soal angka, tapi soal rasa keadilan,” pungkasnya. (dan)

