Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Denpasar (Metrobali.co.id)-
Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Bali kembali mengemuka. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, mengusulkan agar pengelolaan pajak hotel dan restoran (PHR) dipusatkan di tingkat provinsi. Usulan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, sekaligus menjaga keberlanjutan adat dan budaya Bali.

Demer, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali, menegaskan bahwa persoalan tata ruang dan tata pertumbuhan merupakan isu fundamental yang terus diperjuangkan Partai Golkar di Bali. Menurutnya, hingga kini pertumbuhan pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum menyentuh daerah-daerah lain secara adil.

“Dalam perjuangan Golkar, ada beberapa hal utama yang terus kami dorong. Salah satunya adalah persoalan tata ruang dan tata pertumbuhan di Bali yang sampai hari ini masih belum merata,” ujar Demer.

Ia mengingatkan, ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga menggerus partisipasi adat dan budaya masyarakat. Padahal, kekuatan utama Bali sebagai destinasi pariwisata dunia justru bertumpu pada budaya dan kearifan lokal.

“Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya sangat serius. Partisipasi adat dan budaya bisa menurun, dan pada akhirnya kualitas Bali juga ikut turun. Minat dunia datang ke Bali bisa terpengaruh, karena yang membuat Bali berbeda adalah adat dan budayanya,” tegasnya.

Demer menyebut persoalan pertumbuhan yang tidak berkualitas dan tidak merata sebagai pekerjaan rumah bersama. Isu tersebut bahkan telah ia sampaikan secara terbuka dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Baca Juga  Polsek Gilimanuk Bekuk Pelaku Penusukan di Denpasar Barat

“Saya sudah menyuarakan ini di Rapimnas. Pertumbuhan di Bali saat ini tidak berkualitas karena tidak terjadi pemerataan antarwilayah,” katanya.

Sebagai solusi konkret, Demer mengusulkan agar PHR dikelola di tingkat provinsi, baik melalui undang-undang, revisi regulasi, maupun penerbitan Perppu. Skema ini diyakini mampu menjadi instrumen kebijakan untuk mengejar ketertinggalan daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.

“PHR sebaiknya dipusatkan di provinsi agar bisa digunakan untuk menyeimbangkan pembangunan. Daerah-daerah yang tertinggal harus dikejar, jangan dibiarkan terus tertinggal,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pembangunan tidak terus menumpuk di wilayah yang sudah maju, sementara daerah lain kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Jangan sampai daerah yang sudah maju terus dibangun secara berlebihan, sementara ada daerah lain yang bahkan kebutuhan primernya tidak bisa dipenuhi,” kata Demer.

Lebih jauh, ia menyoroti ironi pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, kemiskinan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara justru kerap terabaikan, sementara di daerah lain terjadi pemborosan pembangunan.

“Kemiskinan tidak selesai, tapi di sisi lain ada ‘berpesta pora’ pembangunan. Bangunan yang masih bagus direnovasi lagi, yang masih layak dipakai dibongkar hanya karena anggaran harus habis,” ungkapnya.

Demer menilai kondisi tersebut sebagai ironi kebijakan yang berdampak langsung pada kemanusiaan. Ia mencontohkan masih adanya warga di pelosok yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar, bahkan hingga kehilangan nyawa karena keterbatasan fasilitas.

“Ada warga sakit di daerah pegunungan yang kesulitan mencari ambulans sampai akhirnya meninggal. Biaya pengobatan pun sering tidak tertangani, padahal yang sakit itu adalah rakyat kita sendiri,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Demer mengajak semua pihak, termasuk media, untuk mengawal isu pemerataan pembangunan di Bali. Ia mengajak masyarakat merenungkan kembali makna solidaritas sosial dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga  Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi Masuk PSN Presiden Prabowo

“Kita sering mengatakan satu Bali itu bersaudara. Tapi mari kita renungkan bersama, apakah anggaran kita juga sudah bersaudara dengan masyarakat Bali yang hidup di bawah garis kemiskinan?” pungkasnya. (dan)