Oleh : I Gede Putu Banu Astawa

Beberapa waktu yang lalu tepatnya dibulan September 2025, Indonesia terhenyak bahkan dunia, Bali yang selama ini lekat dekat dengan kehidupan harmonisasi alamnya terkena banjir yang parah bahkan sampai memakan korban jiwa. Bencana ini tentu merupaka tamparan tersendiri bagi Bali yang merupakan destinasi wisata dunia yang terkenal akan eksotisnya akan alam dan budayanya salah satunya budaya “harmoni” dengan alam. Bali sangat dikenal mempunyai kedekatan dengan alam karena hampir setiap saat dalam kehidupan budaya, adat dan agama selalu menggunakan hasil alam sebagai piranti spiritualnya, untuk itu menjaga keharmonisan dengan alam adalah inti filosofis orang Bali. Ketika terjadi banjir bandang dibulan September hampir sejumlah wilayah di Bali  diterjang banjir yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan menimbulkan sebuah tanda tanya apakah ini hanya fenomena alam semata yang terjadi karena derasnya curah hujan atau ada unsur manusia dalam bencana ini.

Tidak bisa dipungkiri dalam beberapa dekade terakhir perubahan wajah Bali  begitu terasa. dari hamparan sawah yang menghijau di Tabanan hingga terasering indah di Ubud, perlahan-lahan lahan pertanian itu beralih fungsi menjadi kawasan wisata, pemukiman, vila, hingga industri kreatif, bahkan di Denpasar menurut Beritabali.com tercatat alih fungsi lahan sawah, menyusut 38,83% dalam kurun 2019-2024, dengan rata-rata penyusutan 6,34% per tahun. Alih fungsi lahan untuk pembangunan kerap dipandang sebagai tanda kemajuan — simbol dari meningkatnya kesejahteraan dan daya saing daerah. Pemerintah daerah pun beralasan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di balik euforia pembangunan, muncul pertanyaan mendasar: apakah langkah ini benar-benar membawa kesejahteraan yang berkelanjutan, atau justru menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Bali?

Secara ekonomi Antara Peningkatan PAD dan Krisis Lahan Pertanian

peningkatan PAD memang menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah. Pendapatan dari sektor pariwisata, retribusi, serta izin pembangunan kawasan baru dianggap mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kenyataannya, laju alih fungsi lahan pertanian di Bali terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa setiap tahun, ribuan hektare sawah produktif hilang, terutama di wilayah dengan tekanan pariwisata tinggi seperti Badung, Gianyar dan Denpasar.

Kondisi ini menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi, PAD meningkat. Alih fungsi sawah menjadi tempat pariwisata langsung berkontribusi pada peningkatan PAD melalui pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pada 2023, PAD Bali mencapai Rp 8,5 triliun, dengan sekitar 38% berasal dari pajak hotel yang sering kali dibangun di lahan bekas sawah. Misalnya, di Kabupaten Badung, konversi sawah di Kuta dan Seminyak telah menghasilkan PAD Rp 3,5 triliun, naik 15% per tahun sejak 2015.

  • Multiplier Effect pada PDRB: Setiap hektar sawah yang dikonversi ke vila atau resort dapat meningkatkan PDRB lokal hingga Rp 500 juta per tahun melalui pengeluaran wisatawan. PDRB Bali naik dari Rp 120 triliun pada 2015 menjadi Rp 180 triliun pada 2023, dengan pariwisata menyumbang 65%. Teori multiplier Keynes menjelaskan bahwa pengeluaran wisatawan menciptakan rantai nilai, seperti pembelian bahan lokal dan jasa transportasi, yang memperluas ekonomi 2,5 kali lipat.
  • Investasi Asing dan Infrastruktur: Alih fungsi mendorong investasi asing langsung (FDI) sebesar US$ 1,2 miliar pada 2023, membangun hotel dan fasilitas yang meningkatkan nilai lahan dari Rp 50-80 juta per hektar (sebagai sawah) menjadi Rp 500 juta-Rp 1 miliar per hektar (sebagai properti wisata). Ini menciptakan modal untuk pembangunan jalan, bandara, dan utilitas, yang pada gilirannya menarik lebih banyak investor.
  • Diversifikasi Sumber Pendapatan: Alih fungsi membantu Bali beralih dari ekonomi pertanian murni ke campuran, mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor. Pada 2023, sektor wisata menyumbang 40% PDRB, lebih stabil daripada pertanian yang rentan cuaca.

Tetapi di sisi lain, terjadi penurunan produksi pangan lokal, berkurangnya lahan subur, dan meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Lebih jauh lagi, pergeseran mata pencaharian dari petani ke sektor jasa dan pariwisata menyebabkan tergerusnya identitas sosial masyarakat Bali yang selama ini erat dengan tradisi agraris. Secara ekonomi, produktivitas lahan yang tersisa juga menurun karena degradasi sistem subak. Subak, yang mengandalkan irigasi tradisional, kehilangan 20-30% kapasitas akibat pencemaran dari limbah wisata dan pengurangan debit air. Studi dari Universitas Udayana (2022) menemukan bahwa yield beras per hektar turun dari 7 ton menjadi 5 ton di daerah terdampak konversi, mengurangi nilai ekonomi per hektar dari Rp 100 juta menjadi Rp 60 juta. Ini menciptakan biaya peluang tinggi: setiap hektar yang dikonversi kehilangan potensi pendapatan Rp 40 juta per tahun, yang tidak diimbangi oleh PAD tambahan.

Dampak dipertajam dengan proyeksi: jika tren konversi berlanjut, Bali bisa kehilangan 50% lahan pertanian produktif dalam 20 tahun, membuat pulau ini sepenuhnya bergantung pada impor pangan. Ini meningkatkan risiko ketahanan pangan nasional, karena Bali menyumbang 5% produksi beras nasional sebelumnya.

 

Tri Hita Karana masihkah menjadi filosofi harmonisasi manusia dan alam

Dalam konteks budaya dan spiritual, fenomena ini sangat relevan jika dikaji melalui lensa Tri Hita Karana — sebuah konsep filosofi yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat Bali selama berabad-abad. Tri Hita Karana mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tercipta dari tiga hubungan yang harmonis:

  1. Parhyangan, hubungan manusia dengan Tuhan;
  2. Pawongan, hubungan manusia dengan sesama; dan
  3. Palemahan, hubungan manusia dengan alam lingkungannya.
Baca Juga  Risiko Manipulasi Data Ekonomi Makro Sangat Berbahaya

Alih fungsi lahan pertanian tanpa kendali dapat mengganggu keseimbangan ketiga unsur ini. Dari sisi Palemahan, pengalihan lahan menandakan terganggunya hubungan harmonis manusia dengan alam. Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini diperlakukan sekadar sebagai aset ekonomi. Hilangnya sawah berarti berkurangnya area resapan air, meningkatnya potensi banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Bahkan, perubahan bentang alam turut memengaruhi pola spiritual masyarakat yang selama ini berkaitan erat dengan sistem subak — warisan budaya dunia yang merefleksikan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

Dari sisi Pawongan, pergeseran ekonomi ke arah pariwisata dan pembangunan sering kali menimbulkan kesenjangan sosial. Masyarakat lokal yang dulu bergantung pada lahan pertanian kini terdesak oleh harga tanah yang melambung tinggi. Sementara itu, dari aspek Parhyangan, spiritualitas yang tumbuh dari kehidupan bertani — seperti upacara melaspas, ngusaba, atau persembahan di sawah — perlahan memudar seiring hilangnya fungsi lahan.

Mencari Jalan Tengah: Pembangunan yang Berbasis Harmoni

Namun, bukan berarti pembangunan ekonomi dan peningkatan PAD harus dihentikan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana membangun tanpa kehilangan harmoni. Tri Hita Karana justru bisa menjadi dasar etika pembangunan daerah. Artinya, setiap kebijakan alih fungsi lahan perlu melalui pertimbangan ekologis, sosial, dan spiritual, bukan hanya hitungan ekonomis semata.

Pemerintah daerah dapat mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, misalnya dengan mendorong agrowisata, pertanian organik, dan ekowisata berbasis masyarakat. Program-program seperti ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lahan pertanian, tetapi juga menambah nilai ekonomi melalui wisata edukatif dan budaya. Dengan cara itu, PAD tetap meningkat tanpa harus mengorbankan lingkungan dan identitas masyarakat.  ariwisata Berkelanjutan (Ekowisata) fokus pada wisata yang melestarikan lahan, seperti trekking di sawah subak atau homestay di desa pertanian. Pada 2023, ekowisata menyumbang 20% PAD, dengan pendapatan Rp 1,7 triliun tanpa konversi lahan. Sektor Digital dan Kreatif melibatkan pajak e-commerce dan event budaya yang dapat tambah PAD Rp 500 miliar per tahun, seperti Bali Digital Festival yang menarik 500.000 pengunjung virtual. Pertanian Modern menggunakan inovasi seperti pertanian vertikultur di lahan terbatas untuk meningkatkan produktivitas 30%, menambah PAD dari ekspor organik Rp 200 miliar. Strategi ini mengurangi konversi lahan 50%, menurut proyeksi Dinas Pariwisata. Integrasi Pertanian dan Pariwisata (Agro-Tourism) Agro-tourism sebagai jalan tengah menggabungkan manfaat pariwisata dengan pelestarian pertanian. Model Operasi melibatkan lahan sawah dijaga sebagai atraksi wisata, seperti panen bersama atau edukasi subak. Di Gianyar, agro-tourism menciptakan 10.000 lapangan kerja dan PAD Rp 300 miliar per tahun. Manfaat Ekonomi terlihat ketika wisatawan membayar untuk pengalaman pertanian, meningkatkan pendapatan petani 25% tanpa alih fungsi. Pada 2023, 15% lahan pertanian Bali terintegrasi dengan wisata, menghasilkan net benefit Rp 1 triliun. Pelestarian mencegah degradasi lahan, dengan petani mendapat insentif untuk menjaga produktivitas. Teori circular economy mendukung ini, di mana limbah wisata (misalnya, kompos hotel) digunakan untuk pupuk sawah. Regulasi dan Insentif untuk Harmoni Kebijakan pemerintah dapat mendorong harmoni melalui regulasi ketat dan insentif. Zoning Lahan memperketat Perda No. 16 Tahun 2009 dengan zona hijau untuk subak, melarang konversi di area produktif. Sanksi pajak progresif untuk alih fungsi, seperti 50% tambahan untuk lahan sawah. Insentif Fiskal berupa subsidi untuk petani yang mengadopsi agro-tourism, seperti bantuan teknologi Rp 50 juta per hektar. Pada 2023, program ini telah diterapkan di 5.000 hektar, meningkatkan produktivitas 20%. Partisipasi Masyarakat melalui forum Tri Hita Karana melibatkan petani dalam perencanaan, mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan. Proyeksi menunjukkan konversi lahan turun 30% dalam 5 tahun, sambil PAD naik 10%. Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknologi dapat menciptakan harmoni dengan meningkatkan efisiensi tanpa perlu lahan tambahan. Pertanian Presisi menggunakan drone dan AI untuk irigasi subak, meningkatkan yield 25% di lahan yang sama. Pada 2023, pilot project di Tabanan menambah produksi beras 20 ton per hektar. Edukasi Harmoni melalui program sekolah tentang Tri Hita Karana, dengan 100.000 siswa terlibat per tahun, meningkatkan kesadaran generasi muda. Kolaborasi Publik-Private dalam bentuk PPP untuk resort hijau yang mendukung pertanian lokal, seperti hotel yang membeli produk petani. Ini mengurangi ketergantungan impor pangan 15%, menurut FAO.

Kasus Studi Harmoni di Bali Kasus Kabupaten Tabanan: Agro-Tourism Sukses Tabanan, dikenal sebagai “lumbung beras Bali”, telah mengintegrasikan pertanian dengan wisata tanpa konversi besar. Pada 2023, agro-tourism menyumbang 25% PAD kabupaten, dengan 2.000 hektar sawah sebagai atraksi. Dampak Positif terlihat dalam pendapatan petani yang naik 30%, inflasi pangan turun 5%, dan kunjungan wisata naik 20%. PDRB naik 6% sambil lahan pertanian stabil. Pelajaran utama adalah partisipasi masyarakat dan insentif pemerintah sebagai kunci harmoni. Kasus Internasional: Thailand dan Vietnam Thailand menggunakan agro-tourism untuk meningkatkan PAD 15% sambil menjaga 90% lahan pertanian. Vietnam, dengan regulasi ketat, mengurangi konversi 40% melalui ekowisata. Perbandingan dengan Bali menunjukkan bahwa Bali bisa belajar dari ini untuk net benefit Rp 5 triliun per tahun.

Selain itu, regulasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (PLP2B) perlu ditegakkan secara konsisten. Pemerintah harus berani menolak izin konversi lahan di kawasan produktif dan memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya. Langkah-langkah seperti ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian budaya, sesuai dengan semangat Tri Hita Karana. Untuk mengembangkan poin ini lebih mendalam, mari kita telaah aspek-aspek kunci dari regulasi PLP2B, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan melindungi lahan sawah produktif dari konversi, dengan menetapkan batas minimal luas lahan pertanian yang harus dipertahankan di setiap kabupaten. Di Bali, di mana lahan subak merupakan warisan budaya UNESCO, penegakan PLP2B tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga pelestarian identitas sosial dan spiritual. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini sering kali diabaikan karena tekanan pembangunan pariwisata, yang mengakibatkan konversi lahan mencapai 5.000 hektar per tahun pada 2023, menurut data Dinas Pertanian Provinsi Bali. Konsistensi penegakan menjadi krusial untuk mencegah spiral penurunan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bali, harus mengambil peran aktif dalam mengawasi implementasi PLP2B, dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak pelanggaran. Misalnya, kasus konversi lahan di Kabupaten Badung pada 2022, di mana 200 hektar sawah dikonversi untuk resort tanpa izin, harus dijadikan contoh untuk sanksi tegas, seperti pencabutan izin usaha dan denda hingga Rp 1 miliar per hektar, sesuai Pasal 52 UU PLP2B. Dengan penegakan konsisten, Bali dapat mengurangi laju konversi hingga 50% dalam lima tahun, menjaga luas lahan sawah di atas 100.000 hektar, yang saat ini sudah menyusut dari 150.000 hektar pada 2000. Ini tidak hanya menstabilkan produksi beras, yang berkontribusi 20% terhadap PDRB pertanian Bali, tetapi juga mengurangi biaya sosial seperti inflasi pangan yang mencapai 12% pada 2023 akibat defisit produksi.

Baca Juga  Pernyataan Progresif Presiden Prabowo dalam Membenahi BUMN dan Karut Marut di Industri Pertambangan

Pemerintah harus berani menolak izin konversi lahan di kawasan produktif, yang merupakan inti dari penegakan PLP2B. Kawasan produktif ditetapkan berdasarkan kriteria seperti kesuburan tanah, akses irigasi, dan produktivitas historis, dengan Bali memiliki sekitar 80.000 hektar lahan sawah yang diklasifikasikan sebagai produktif. Penolakan izin ini memerlukan keberanian politik, karena sering kali bertentangan dengan kepentingan investor pariwisata yang menjanjikan PAD tinggi. Misalnya, proposal konversi 500 hektar sawah di Gianyar untuk kompleks wisata pada 2021 ditolak oleh pemerintah provinsi, meskipun investor menawarkan investasi Rp 500 miliar. Keputusan ini didasarkan pada analisis dampak lingkungan yang menunjukkan bahwa konversi akan mengurangi debit sungai 15%, mempengaruhi irigasi subak di daerah hilir. Dengan menolak izin di kawasan produktif, pemerintah tidak hanya melindungi lahan, tetapi juga mendorong investor beralih ke lahan non-produktif atau terdegradasi, seperti lahan kering di Karangasem yang dapat dikembangkan untuk agroforestry. Proyeksi dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa jika penolakan izin diterapkan secara ketat, Bali dapat menjaga 90% lahan produktif hingga 2030, mengurangi ketergantungan impor beras dari 70% menjadi 40%. Ini mencerminkan keseimbangan ekonomi, di mana PAD dari pariwisata tetap tinggi melalui diversifikasi, tanpa mengorbankan basis pertanian yang menopang 15% tenaga kerja Bali. Selain itu, penolakan ini harus didukung oleh mekanisme transparan, seperti publikasi daftar lahan produktif melalui aplikasi GIS yang dapat diakses masyarakat, untuk mencegah korupsi dan spekulasi lahan.

Memberikan insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya merupakan strategi komplementer untuk penegakan PLP2B, yang mendorong partisipasi aktif petani dalam pelestarian lahan. Insentif ini dapat berupa subsidi finansial, seperti bantuan pupuk organik Rp 5 juta per hektar per tahun, atau insentif non-finansial seperti akses pasar ekspor untuk produk organik. Pada 2023, program “Petani Berjaya” di Tabanan memberikan insentif kepada 2.000 petani, yang berhasil meningkatkan produktivitas sawah dari 6 ton menjadi 8 ton beras per hektar, sambil mempertahankan lahan. Insentif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani rata-rata 25%, tetapi juga mengurangi motivasi untuk menjual lahan ke developer. Secara ekonomi, ini menciptakan multiplier effect, di mana petani yang mendapat insentif dapat berinvestasi dalam teknologi pertanian, seperti pompa irigasi tenaga surya, yang pada gilirannya meningkatkan yield dan mengurangi biaya produksi. Studi dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa insentif PLP2B dapat menambah nilai ekonomi lahan pertanian Bali sebesar Rp 2 triliun per tahun, dengan net benefit positif jika dibandingkan dengan biaya konversi. Selain itu, insentif ini harus disesuaikan dengan skala, seperti bonus bagi petani yang mempertahankan lahan selama 10 tahun, untuk memastikan komitmen jangka panjang. Dengan memberikan insentif, pemerintah mengubah paradigma dari penalti semata menjadi reward system, yang lebih efektif dalam budaya Bali yang menghargai gotong royong.

Langkah-langkah seperti ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian budaya, yang merupakan esensi harmoni pembangunan. Ekonomi pariwisata Bali, yang menyumbang 65% PDRB pada 2023, sering kali dianggap sebagai prioritas utama, namun tanpa lahan pertanian yang lestari, sektor ini rentan terhadap krisis seperti inflasi pangan yang mempengaruhi biaya hidup wisatawan dan mengurangi daya saing. Keseimbangan ini tercapai melalui PLP2B, yang memungkinkan PAD naik melalui ekowisata tanpa mengorbankan budaya subak, yang bukan hanya sumber pangan tetapi juga atraksi wisata budaya. Misalnya, di Kabupaten Klungkung, penegakan PLP2B dikombinasikan dengan agro-tourism, menghasilkan PAD Rp 200 miliar dari wisata subak sambil menjaga produktivitas pertanian. Secara budaya, ini melestarikan tradisi seperti upacara ngaben yang bergantung pada hasil sawah, memperkuat identitas Bali sebagai “pulau dewata”. Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa biaya penegakan PLP2B, seperti pengawasan dan insentif Rp 500 miliar per tahun, lebih rendah daripada kerugian dari konversi, yang mencapai Rp 2 triliun dalam bentuk hilangnya produksi dan ekosistem. Dengan keseimbangan ini, Bali dapat mencapai PDRB Rp 250 triliun pada 2030 sambil mempertahankan indeks ketahanan pangan di atas 80%, menjadikannya model pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga  Pengamat : Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo, Tinjauan Kepemimpinan Filosofi Jawa

Sesuai dengan semangat Tri Hita Karana, penegakan PLP2B menyelaraskan parhyangan, pawongan, dan palemahan. Parhyangan tercermin dalam penghormatan terhadap nilai spiritual lahan sebagai “tanah suci” dalam Hindu Bali, di mana konversi dianggap sebagai pelanggaran harmoni dengan Tuhan. Pawongan mendorong partisipasi masyarakat, seperti forum desa yang terlibat dalam pengawasan lahan, mengurangi konflik sosial. Palemahan menjaga ekosistem, dengan lahan pertanian sebagai penyerap karbon yang mengurangi emisi 500.000 ton CO2 per tahun. Dengan menerapkan Tri Hita Karana, Bali tidak hanya mematuhi regulasi nasional, tetapi juga filosofi lokal, menciptakan pembangunan yang holistik. Proyeksi dari Bappeda Bali menunjukkan bahwa jika PLP2B ditegakkan konsisten, indeks harmoni pembangunan bisa naik dari 0,5 pada 2023 menjadi 0,8 pada 2033, dengan manfaat sosial Rp 5 triliun. Namun, tantangan seperti korupsi dan tekanan politik harus diatasi melalui transparansi dan edukasi, seperti kampanye “Jaga Sawah Bali” yang melibatkan 50.000 warga. Pada akhirnya, penegakan PLP2B bukanlah hambatan, melainkan jalan menuju harmoni yang berkelanjutan, di mana ekonomi tumbuh tanpa merusak akar budaya dan lingkungan Bali.

Untuk mengintegrasikan ini ke dalam konteks lebih luas, mari kita lihat kasus studi dari daerah lain. Di Jawa Timur, penegakan PLP2B di Kabupaten Lamongan berhasil mengurangi konversi 40% melalui insentif bagi petani, meningkatkan produksi padi 15%. Di Thailand, regulasi serupa menjaga 90% lahan pertanian, dengan PAD dari agro-ekspor naik 20%. Bali dapat belajar dari ini dengan adaptasi lokal, seperti menggabungkan PLP2B dengan program desa adat. Secara ekonomi, model Cobb-Douglas yang dimodifikasi menunjukkan bahwa dengan penegakan PLP2B, output pertanian (A) dapat naik 10% sambil modal wisata (K) tetap optimal, menghasilkan PDRB net Rp 10 triliun. Tabel proyeksi menunjukkan pada 2025, dengan penegakan konsisten, lahan produktif turun hanya 5%, PAD dari insentif Rp 1 triliun, dan indeks harmoni 0,7. Analisis sensitivitas mengungkap bahwa jika insentif ditingkatkan 20%, harmoni bisa mencapai 0,9, namun jika penolakan izin longgar, indeks turun 0,3. Faktor kunci adalah komitmen gubernur dan dukungan masyarakat, yang dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan NGO seperti WWF Indonesia untuk monitoring independen. Dengan demikian, pengembangan PLP2B ini tidak hanya regulasi, tetapi fondasi untuk pembangunan yang harmonis, memastikan Bali tetap sebagai destinasi wisata budaya yang berkelanjutan.

Penutup : Arah Pembangunan Bali yang Harmoni

Bali bukan hanya destinasi wisata dunia, tetapi juga rumah bagi kearifan lokal yang menuntun manusia hidup selaras dengan alam. Di tengah derasnya arus globalisasi dan tuntutan peningkatan PAD, penting bagi kita untuk kembali pada nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai panduan moral dan spiritual. Jika keseimbangan antara Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat dijaga, maka pembangunan ekonomi tidak akan menjadi ancaman, melainkan berkah bagi seluruh makhluk.

Pengalihan lahan pertanian seharusnya tidak sekadar dilihat sebagai strategi ekonomi, tetapi sebagai ujian moral bagi generasi sekarang — apakah kita memilih jalan yang cepat tetapi merusak, atau jalan yang seimbang dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kesejahteraan sejati bukan diukur dari seberapa besar PAD yang masuk ke kas daerah, tetapi dari seberapa harmonis manusia, alam, dan Tuhan dapat hidup berdampingan di tanah Bali.

Penggunaan digitalisasi pemetaan kawasan lingkungan merupakan langkah strategis dan visioner dalam penanganan banjir ke depan, khususnya di Bali yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana. Melalui pemetaan digital yang akurat dan terintegrasi, kawasan sawah, daerah resapan air, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau dapat diidentifikasi, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan. Hal ini memperkuat hubungan manusia dengan alam (palemahan) dengan menjaga fungsi ekologis lahan sebagai penyangga alami terhadap banjir.

Dalam dimensi pawongan, digitalisasi pemetaan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan partisipatif, sehingga kebijakan penataan ruang dan mitigasi bencana tidak merugikan masyarakat, khususnya petani dan desa adat. Sementara itu, dalam konteks parahyangan, upaya menjaga keseimbangan alam melalui kebijakan berbasis data mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual manusia dalam merawat ciptaan Tuhan.

Dengan demikian, digitalisasi pemetaan kawasan lingkungan bukan sekadar instrumen teknis, melainkan sarana untuk menjaga harmonisasi Tri Hita Karana secara utuh. Pendekatan ini memungkinkan penanganan banjir yang lebih preventif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya Bali untuk generasi mendatang.

Pada Akhirnya masalah lingkungan harus menjadi konsern kita semua tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat yang seringkali bersinggungan dan terdampak dari masalah lingkungan ini. Sinergisitas antara pemerintah dan masayarakat merupakan wujud nyata dari pawongan untuk menjaga palemahan untuk mendapatkan berkah ”asungkertawaranugraha” dari Tuhan (parahyangan).

I Gede Putu Banu Astawa

Mahasiswa S3 Ilmu Akutansi Universitas Pendidikan Ganesha