Foto: Suasana Lokakarya Akademik Fraksi Partai Golkar MPR RI di Aston Kuta Hotel, pada Senin 01 Desember 2025.

Badung (Metrobali.co.id)-

Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Lokakarya Akademik bertajuk “Pengembangan Obligasi Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dalam Bingkai NKRI” di Aston Kuta Hotel, Bali, Senin 1 Desember 2025. Forum ini mempertemukan unsur legislatif, akademisi, ekonom, regulator jasa keuangan, hingga pemangku kebijakan daerah dalam satu ruang dialog untuk membedah urgensi dan masa depan obligasi daerah sebagai instrumen pembangunan modern.

Agenda ini dinilai strategis karena hadir di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, sementara banyak pemerintah daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Melalui dokumen TOR kegiatan, Fraksi Golkar menegaskan bahwa obligasi daerah memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta diperkuat berbagai regulasi turunannya, termasuk UU Cipta Kerja, PMK, hingga POJK.

Lokakarya ini menghadirkan jajaran pimpinan Fraksi Golkar MPR RI dan para narasumber internal seperti Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Sekretaris Fraksi H. Ferdiansyah, Bendahara Fraksi Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, Wakil Bendahara Fraksi Puteri Anetta Komaruddin, serta Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer). Hadir pula para pakar, di antaranya Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, perwakilan OJK Bali, serta akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Dalam paparannya, Gde Sumarjaya Linggih menekankan bahwa obligasi daerah merupakan instrumen strategis yang menawarkan peluang pembiayaan pembangunan melalui partisipasi masyarakat. Menurutnya, konsep ini sederhana namun berdampak luas.

Baca Juga  Wali Kota Jaya Negara Lantik 495 PPPK Tahap II, Tegaskan Komitmen Pemkot Denpasar Untuk Tingkatkan Status dan Kesejahteraan Tenaga Kontrak

“Sederhananya, masyarakat meminjamkan uang kepada pemerintah daerah melalui obligasi tersebut,” ujarnya.

Demer menjelaskan bahwa obligasi daerah mampu memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan tabungan bank dan memiliki jaminan keamanan karena diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Namun, ia juga memberi peringatan keras agar instrumen ini tidak disalahgunakan.

“Jika dana yang terkumpul melalui obligasi ini justru salah digunakan atau tidak diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka manfaatnya tidak akan terasa. Bahkan, dana ini dapat menjadi malapetaka bagi daerah tersebut,” tegasnya.

Ia menyebut obligasi daerah sebagai pedang bermata dua.

“Ia dapat membawa manfaat besar apabila diinvestasikan secara tepat pada sektor yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara merata. Namun sebaliknya, jika salah kelola, justru dapat menjadi beban bagi daerah,” tambahnya.

Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI H. Ferdiansyah menekankan dimensi kebangsaan dari instrumen ini.

“Obligasi daerah bukan hanya soal mekanisme keuangan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ia memberi ilustrasi bahwa warga Sumatra dapat membeli obligasi daerah Bali, begitu pula sebaliknya, sehingga terjadi konektivitas ekonomi antardaerah secara langsung.

Wakil Bendahara Fraksi, Puteri Anetta Komaruddin, menyoroti hambatan implementasi di tingkat daerah.

“Tantangan terbesar dalam penerapan obligasi daerah adalah koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Dalam beberapa kasus, penerbitan obligasi daerah batal karena adanya penolakan dari DPRD.”

Menurutnya, kesiapan SDM menjadi faktor kunci keberhasilan.

Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, mengingatkan bahwa instrumen ini tidak boleh digunakan tanpa arah strategi yang jelas.

“Kita perlu tahu obyektif utamanya apa dulu… apakah ini akan menjadi pesaing pemain eksisting atau mengambil langkah berbeda.”

Baca Juga  Siswa SD di Denpasar Dikenalkan Muatan Lokal Mesolah dan Megending, Wali Kota Jaya Negara: Momentum Kenalkan Budaya dan Tradisi Sejak Dini

Ia menegaskan pentingnya pembagian peran antar-BUMD agar tidak terjadi tumpang tindih.

“PDAM ambil sisi mana, Perumda-nya ambil sisi mana, karena yang dibutuhkan sinergitas, bukan kompetisi,” tegasnya.

Lokakarya ditutup dengan penyusunan rekomendasi strategis untuk pembahasan lanjutan di tingkat MPR RI. Melalui forum ini, Fraksi Golkar menegaskan posisi obligasi daerah sebagai:

  • Instrumen alternatif pembiayaan pembangunan
  • Wujud kepercayaan publik terhadap tata kelola daerah
  • Pilar menuju kemandirian ekonomi daerah dalam kerangka NKRI

Forum ini bukan sekadar diskusi akademik—tetapi pijakan politik untuk membangun Indonesia yang tumbuh melalui daerah yang kuat, mandiri, dan terhubung. (dan)