Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, yang juga Ketua DPW NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara.

Jakarta (Metrobali.co.id)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Glenny H. Kairupan, berlangsung hangat dan penuh sorotan kritis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025). Ini menjadi panggung pertama Glenny sebagai pucuk pimpinan baru Garuda untuk memperkenalkan jajaran direksi, sekaligus memaparkan evaluasi kinerja, rencana bisnis 2026, serta perkembangan proses restrukturisasi maskapai pelat merah tersebut.

Namun alur rapat berubah tajam ketika sejumlah anggota Komisi VI mulai mengkritisi keberlanjutan bisnis Garuda dan efektivitas penggunaan dana penyelamatan negara. Salah satu suara paling tegas datang dari Ir. I Nengah Senantara, Anggota Komisi VI Dapil Bali dari Partai NasDem.

Senantara memulai pandangannya dengan memberikan ucapan selamat atas penunjukan Glenny oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun kalimat berikutnya langsung menjadi sorotan.

“Ketika Presiden turun langsung menunjuk seseorang, itu pertanda situasi Garuda sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Ketua DPW NasDem Bali itu menilai langkah Presiden merupakan sinyal urgensi atas kondisi Garuda yang masih jauh dari stabil. Ia berharap pergantian kepemimpinan ini dapat mengembalikan Garuda ke posisi sebagai maskapai kebanggaan nasional—bukan hanya secara simbolik, tetapi juga dalam performa bisnis.

Dalam paparannya, Senantara mengurai kondisi keuangan Garuda dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, grafik kinerja Garuda tidak menunjukkan stabilitas. Tahun 2015–2016 masih mencatatkan keuntungan, namun sejak 2017 hingga 2025 akumulasi kerugian terus menumpuk.

Selain itu, ia menyoroti suntikan dana pemerintah senilai Rp23,67 triliun yang dialokasikan untuk Garuda dan Citilink.

Dana jumbo tersebut memunculkan pertanyaan besar:

Baca Juga  Kejari Klungkung Raih Penghargaan Satuan Kerja Kinerja Terbaik

“Citilink hanya mengoperasikan 32 pesawat, sementara Garuda 58. Tapi mengapa biaya operasional Citilink lebih tinggi? Ini tidak normal,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Senantara juga menekan soal urgensi roadmap pemulihan.

“Dengan dana Rp23,67 triliun ini, sampai tahun berapa Garuda bisa tidak merugi? Dan apakah nanti ada permintaan tambahan modal lagi?”

Ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan matang, kebijakan bailout hanya akan menjadi siklus tanpa ujung.

Senantara kemudian menegaskan empat faktor yang selama ini menjadi penyebab kerugian Garuda: biaya leasing pesawat, maintenance, harga avtur, dan fluktuasi kurs dolar AS.

“Bagaimana strategi Dirut untuk memastikan masalah yang sama tidak terjadi lagi? Ini bukan sekadar soal layanan bintang lima, tetapi keberlanjutan bisnis,” katanya.

Menutup pernyataannya, Senantara menyampaikan harapan bahwa manajemen baru dapat membawa arah perubahan nyata.

“Harapan kami, Garuda tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh kembali sebagai maskapai kebanggaan Indonesia.”

Rapat berlanjut dengan permintaan jawaban teknis dari jajaran Garuda Indonesia, sementara publik menunggu: apakah perubahan ini akan menjadi titik balik—atau sekadar rotasi manajemen tanpa solusi. (dan)