Buleleng, (Metrobali.co.id)-

Guna mendorong pelaksanaan pendidikan berbasis karakter Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, DPRD Buleleng melalui Komisi IV melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Penyusun Naskah Akademik atas Draf Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Widyalaya dan Pasraman yang diinisiasi DPRD Buleleng.

Rakor ini dilaksanakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, pada Selasa (26/8/2025).

Ketua Komisi IV, Nyoman Sukarmen mengatakan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini, dan untuk membentengi generasi muda dari hal-hal yang negative maka dibutuhkan pendidikan karakter yang berbasis agama di Kabupaten Buleleng. Khususnya Agama Hindu yang sampai saat ini dari tingkat SD, SMP dan SMA belum bisa terakomodir.

Berangkat dari hal tersebut, menurut Sukarmen diperlukan payung hukum yang yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.”Untuk itu Ranperda tentang fasilitasi Penyelenggaraan Widyalaya dan Pasraman perlu didorong untuk segera dapat dibahas dan ditindaklanjuti hingga menjadi Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Sukarmen menegaskan pentingnya langkah koordinasi dengan Tim Penyususn NA yang kali ini dilaksankan oleh Tim dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja bersama Tim Ahli DPRD serta Anggota Komisi IV sebagai Komisi Penggagas, “Hal ini penting agar sebelum pelaksanaan pembahasannya nanti dipastikan semua data dan materi terkait Ranperda tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang diatasnya”, tegasnya.

Sukarmen juga menyatakan optimis Ranperda tersebut dapat segera diajukan dan dibahas lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Perda “Rencananya jika memungkinkan dan segala sesuatunya sudah siap, rancangan tersebut akan segera diajukan untuk mendapat pembahasan bersama dimasa persidangan September mendatang”, pungkasnya.

Baca Juga  Hadiri High Level Meeting TPID Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra Pastikan Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Masyarakat Tetap Aman DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok serta kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan jatuh pada 17 Juni dan 27 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan saat memimpin dan menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (10/6). “Pengawasan sudah kita lakukan sejak sekarang mengingat Hari Raya Galungan dan Kuningan semakin dekat. Masyarakat juga mulai membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan pokok, daging, bumbu dapur, LPG, hingga sarana upacara seperti bahan banten dan penjor,” ujar Dewa Indra. Ia menegaskan, pemantauan harus terus dilakukan hingga beberapa hari setelah Hari Raya Kuningan guna memastikan stok kebutuhan masyarakat tetap aman serta mencegah terjadinya kepanikan di masyarakat. “Kita wajib menginformasikan secara luas bahwa ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan panic buying yang berpotensi menimbulkan penimbunan dan kelangkaan barang di lapangan,” katanya. Selain menjamin ketersediaan stok, distribusi kebutuhan masyarakat juga harus berjalan lancar, tepat sasaran, dan mudah diakses. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar Satuan Tugas (Satgas) Pangan di seluruh kabupaten/kota se-Bali perlu terus diperkuat. Menurutnya, apabila suatu daerah mengalami keterbatasan stok komoditas tertentu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi atau cadangan stok yang memadai. “Sebagai contoh, Kabupaten Buleleng memiliki ketersediaan cabai mencapai 76,48 ton dengan kebutuhan sekitar 5,34 ton, bawang merah 145,93 ton dengan kebutuhan 5,93 ton, serta bawang putih 191,42 ton dengan kebutuhan 9,52 ton. Kelebihan stok ini dapat dikolaborasikan dengan kabupaten lain yang mengalami kekurangan sehingga distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,99 persen. Menurutnya, perbedaan kondisi ketersediaan dan kebutuhan komoditas di masing-masing daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok pangan melalui pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan, khususnya terhadap komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, daging, serta LPG 3 kilogram. Dalam upaya pengendalian inflasi, Satgas Pangan Polda Bali juga terus melakukan berbagai langkah pengawasan dan penindakan. Selain melaksanakan kegiatan pasar murah, Satgas Pangan juga memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dan praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap agen maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan LPG untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

Sementara itu koordinator Tim Penyusun dari IAHN Mpu Kuturan Singaraja, Dr. I Made Bagus Adi Purnomo, M.Pd meyampaikan terimaksih atas masukan, usul dan saran dari DPRD serta Tim Ahli. Mengingat hal ini sangat berguna dalam rangka penyempurnaan NA yang saat ini masih berproses. Yangmana
dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pihak memilik kepentingan yang sama untuk mewujudkan sebuah regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Widyalaya dan Pasraman berbasih Agama Hindu di Kabupaten Buleleng. GS