PERDA YOGA UNTUK RAKYAT BALI : Pernyataan Sikap Terhadap Wacana Perda Yoga
Ilustrasi
Oleh JMA I Ketut Puspa Adnyana
Bagi saya yoga bersifat universal, karena dapat diikuti oleh siapa saja. Pada intinya Yoga dibagi dua melihat kecendrungan saat ini, yaitu: (1) Yoga untuk penelitian batin atau untuk tujuan spiritual dan (2) Yoga untuk kesehatan atau Yoga Komersil. Yang banyak dilakukan sekarang adalah yoga (untuk) kesehatan (Yoga Komersil). Sementara Yoga (untuk) Spiritual dilakukan oleh kelompok-kelompok penekun spiritual yang berlatarbelakang pemeluk Hindu yang taat. Karena itu Pelatihan Yoga yang benar adalah yang sesuai dengan tuntunan Maharsi Patanjali, dalam pustaka Patanjali Yoga Sutra, yang dikenal dengan Astangga Yoga: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana dan Samadhi. Yoga Spiritual menerapkan secara utuh Astangga Yoga, sedangkan Yoga Kesehatan lebih banyak melatih Asana, Pranayama dan meloncat ke Dhyana (Meditasi), mengabaikan Pratiyahara, Dharana apalagi Samadhi. Sayangnya banyak penekun Yoga mengira Samadhi sama dengan Meditasi.
Saya lebih tertarik pada Yoga Spiritual yang dilakukan untuk Rakyat Bali, namun bila Yoga Komersil juga mendatangkan kemartbatan bagi rakyat Bali dan berjalan seiiringan dengan Yoga Spiritual, juga baik.. Karena dampak Yoga Spiritual sangat dhasyat (bukan saja fisik tetapi juga batin) dan di Bali sejak dahulu kala sudah nampak hasilnya, yang dapat menimbulkan bencana bila rendah dalam pemahaman yama-niyama yang hasil implementasinya disebut Karuna. Saya mendapat informasi dari orang pertama mengenai kedasyatan Yoga Spiritual. Yoga Kesehatan tidak masalah karena membuat orang sehat dan bugar. Bukankah kita mengenal “Mensana inkorporo sano”.
Namun demikian, saya menyadari bahwa Yoga bukan pelajaran yang Asli Bali, tetapi ajaran yang berasal dari Bharatawarsa (India). Yoga berasal dari ajaran Veda yang disistematikan dengan baik oleh Maharsi Pantajali lewat pustaka Yoga Sutra. Maka bila ada keiinginan untuk membentuk Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah Tentang Yoga, akan sangat baik mempertimbangkan kesadaran histiris, kesadaran kearifan lokal Bali, dan terutama kesadaran keberpihakan pada rakyat Bali dan perkembangan kebudayaan Bali.
YOGA SEBAGAI WARISAN ADYATMIKA BALI
Meskipun Yoga berasal dari India, namun sejatinya Yoga telah dipelajari dan dipraktekkan di Nusantara dan khususnya Bali berdasarkan Panca Sidhyartha kearifan lokal Bali. Mari kita pelajari beberapa sloka berikut:
1. Dalam Bhagavad Gītā 6.6:
“Atmaiva hy ātmano bandhur ātmaiva ripur ātmanaḥ”
“Diri adalah sahabat bagi dirinya sendiri, dan juga musuh bagi dirinya sendiri.”
— Gītā ini mengajarkan bahwa pengendalian diri (yoga) adalah jalan pembebasan, sejalan dengan praktik samadhi dalam tapa para sulinggih Bali.
2. Yoga Sūtra 1.2 (Patanjali):
“Yogaḥ cittavṛtti nirodhaḥ”
“Yoga adalah pengendalian fluktuasi pikiran.”
Ini sejalan dengan filosofi Bali tentang menenangkan manah (pikiran), melampaui dualitas suka–duka.
3. Śvetāśvatara Upaniṣad (2.10):
“Yogam ity ācakṣate sthiram indriyadhāraṇam”
“Yoga adalah kekokohan dalam menahan gejolak indra.”
Sebuah nilai luhur yang hidup dalam pengendalian diri para petani Bali saat menjalani nyepi desa, niskala ritual, dan tirta yatra.
KRITIK DAN ETIKA KOMERSIALISASI YOGA
Sebagaimana telah saya sebutkan bahwa ada dampak yoga bila tidak dilaksanakan berdasarkan tuntunan pelatihan yoga sebagaimana dijelaskan dalam Yoga Sutra, terutama Yoga Komersil, Dalam bukunya, George Feurstein (2023) dalam buku “The Deeper Dimension Of Yoga”, mengingatkan dampak bahaya dari Yoga Komersil:
“Yoga is not a fitness regime. It is a spiritual path. To reduce it to mere postures is to strip it of its soul.”Terjemahan: Yoga bukanlah sebuah program kebugaran. Yoga adalah sebuah jalan spiritual. Jika yoga disederhanakan menjadi sekadar postur tubuh, berarti yoga telah kehilangan jiwanya.”
Berdasarkan pemahaman dan kekawatiran ini, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Yoga, sangat penting atau perlu mempertimbangkan: (1) membedakan yoga spiritual dan yoga komersil dan (2) memperhatikan kearifat lokat Bali yang bersifat Adhyatmika (rohaniah) ketimbang asanas fostur tubuh. Artinya mementing Niskala ketimbang Sekala. Dalam Penyusunan Perda Provinsi Bali tentang Yoga, tentu pemerintah daerah Bali telah mempertimbangkan 10 asas pembentukan perda.
REKOMENDASI AKADEMIK
Sebuah peraturan daerah (Perda) disusun berdasarkan Pedoman yang diterbitkan pemerintah RI (Cq. Kementerian Dalam negeri RI), harus didahului dengan Naskah Akdemik yang biasanya dikerjasamkan dengan Fakultas Hukum atau penyedia jasa yang profesional. Rekomendari untuk penyusunan Peraturan Derah provinsi Bali tentang Yoga: (1) perlu mereview atau mencantumkan sumber-sumber pustaka suci Hindu/Veda terkait dengan Yoga, misalnya Bhagawad Gita, Darmasastra, Upanisad, Yoga Sutra, dan lontar lainnya sebagai rujukan etik; (2) perlu riset mendalam lebih lanjut tentang Yoga Bali (Adhyatmika Yoga Bali, lontar Adhyatmika Agnihotra, rasanya ada lontar ini), sebagai khasanah lokal untuk Yoga Dunia; (3) manfaat bagi rakyat Bali dan kebudayaan Bali; dan (4) wajib dibentuk sebuah lembaga/badan yang bertugas melakukan pembinaan, pengayoman, pengawasan, pengaturan dan pendidikan yoga agar terdapat kontrol yang kuat sehingga tidak melenceng dari tujuan Perda Provinsi Bali tentangYoga atau dikerdilkan menjadi tujuan Wisata belaka.
MANFAAT STRATEGIS BAGI MASYARAKAT BALI
Bali telah lama dikenal sebagai episentrum kegiatan yoga bertaraf internasional, tidak semata karena pesona alamnya, tetapi karena dedikasi kolektif masyarakatnya dalam merawat nilai-nilai spiritual, pertukaran budaya, dan kesadaran kesehatan holistik.
Keberhasilan penyelenggaraan ajang seperti International Bali-India Yoga Festival maupun Bali Spirit Festival menunjukkan bahwa Bali memiliki kapasitas dan legitimasi kultural untuk menjadi pusat yoga dunia.
Pengalaman ini dapat dijadikan fondasi visioner bagi perumusan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Yoga. Namun, agar Perda tersebut tidak berhenti sebagai simbol formalitas, melainkan menjelma sebagai instrumen transformatif, maka harus dirancang secara inklusif dan berpihak pada rakyat. Setidaknya, tiga prinsip pokok perlu ditegaskan:
Memberikan akses yang luas dan berkeadilan bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam pelatihan, pengajaran, dan pengembangan tradisi yoga yang kontekstual dengan nilai-nilai Bali;
Menjamin alih pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan dari para praktisi yoga global kepada komunitas lokal, bukan sekadar pertukaran satu arah yang bersifat konsumtif atau simbolik;
Menjaga esensi yoga sebagai jalan spiritual dan kesejahteraan batin, bukan sekadar dikomodifikasi sebagai produk industri pariwisata yang kehilangan nilai adhyatmika-nya.
Dengan pendekatan tersebut, maka Yoga bukan hanya hadir di ruang festival dan brosur pariwisata, tetapi hidup di dalam desa, banjar, dan hati rakyat Bal. Semoga Bali semakin maju sekala-niskala. Rahayu.

