Tidak Bayar Hutang Pengadaan Bibit Buah 244 Juta, Ketua Golkar Bali Disomasi, Sugawa Korry Klaim Segera Dibereskan, Citra Partai Dipertaruhkan?
Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, disomasi karena tunggakan pembayaran bibit buah belum dibayarkan hingga saat ini.
Denpasar (Metrobali.com)-
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, menjadi sorotan publik setelah terungkap telah dua kali disomasi akibat tunggakan pembayaran pengadaan bibit durian senilai ratusan juta rupiah. Skandal ini dinilai mencoreng integritas politik partai berlambang pohon beringin itu, dan menunjukkan wajah lain dari kepemimpinan Sugawa Korry yang kini dianggap lalai, tak bertanggung jawab, dan terkesan menghindari kewajiban.
Masalah bermula dari pengadaan 10.000 pohon bibit durian Kane yang dipesan oleh Partai Golkar Bali dari UD. Bakti Pertiwi, milik I Gusti Kade Wiasa, untuk keperluan program politik partai. Dari total pesanan tersebut, sebanyak 9.850 pohon telah dikirim dan diterima langsung oleh pihak Golkar.
Nilai totalnya mencapai Rp344.750.000 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun hingga kini, hanya Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang baru dibayarkan, menyisakan tunggakan sebesar Rp244.750.000 (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak kunjung diselesaikan.
Ironisnya, pihak penjual telah memberikan waktu dan kelonggaran yang cukup panjang, disertai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai melalui dua surat somasi resmi yang dikirimkan pada 26 Februari dan 8 April 2025. Namun yang diterima bukan pelunasan, melainkan pengabaian yang mengindikasikan adanya penghindaran tanggung jawab dari Ketua Golkar Bali itu sendiri. Bahkan Sugawa Korry disebut-sebut mencoba melempar tanggung jawab, alih-alih menyelesaikan utang partainya.
“Ini memalukan, Ketua Golkar Bali menghindar dari tanggung jawab. Golkar Bali punya hutang yang tidak dibayar. Ini sangat merusak dan mencoreng citra Partai Golkar,” kata politisi senior Golkar Dewa Nida Kamis 17 April 2025 seraya memberikan bukti surat somasi yang ditujukan kepada Ketua Golkar Bali.
Dalam somasi pertama, sudah ditegaskan bahwa jika pembayaran tidak diselesaikan hingga 20 Maret 2025, maka tindakan hukum lanjutan akan diambil. Namun tidak ada tanggapan serius dari Sugawa Korry. Malah, hingga somasi kedua dilayangkan, belum ada secercah itikad baik dari pimpinan partai yang seharusnya menjadi teladan moral dan integritas politik itu.
Somasi kedua yang dilayangkan pada 8 April 2025 menjadi penegasan keras atas kekecewaan dan kemarahan pihak penjual. Dalam surat itu, I Gusti Kade Wiasa menyampaikan bahwa jika tidak ada penyelesaian hingga 30 April 2025, maka jalur hukum akan ditempuh.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, buka suara terkait polemik tunggakan pembayaran pengadaan 10.000 bibit durian Kane yang menjerat nama partainya. Dikonfirmasi lewat sambungan telepon pada Kamis 17 April 2025, Sugawa Korry menyampaikan bahwa skema awal pembiayaan bantuan bibit durian tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk DPD Golkar Provinsi, DPD kabupaten, serta para calon legislatif (caleg) yang maju di Pemilu 2024.
“Bahwa rencana pemberian bantuan kepada warga dalam bentuk bibit duren untuk petani, direncanakan dibiayai oleh DPD Golkar Provinsi Bali, DPD Golkar Kabupaten Jembrana dan para caleg yang pada saat itu maju di Pilkada 2024,” kata Sugawa Korry.
Ia menegaskan bahwa kewajiban DPD Golkar Provinsi Bali telah dipenuhi, yakni dengan pembayaran sebesar Rp100 juta dari total Rp344,75 juta. Namun, sisa pembayaran sebesar Rp244,75 juta belum terselesaikan karena, menurutnya, belum adanya koordinasi dengan pihak kabupaten dan caleg, terutama akibat padatnya agenda politik saat itu.
“Untuk kewajiban DPD Provinsi sudah dipenuhi, dan karena kesibukan Pileg dan Pilkada saat itu, koordinasi dengan Kabupaten dan Caleg belum sempat dilaksanakan, dan segera akan dikoordinadikan,” ujarnya.
Sugawa Korry juga mengklaim bahwa komunikasi terakhir dengan pihak penjual, I Gusti Kade Wiasa, berjalan baik dan tidak ada ketegangan. Bahkan, menurutnya, Wiasa telah menyampaikan apresiasi atas langkah DPD Golkar Provinsi Bali dalam menangani masalah ini.
“Dia (I Gusti Kade Wiasa) juga menyambut baik dan berterima kasih atas langkah yang diambil DPD Golkar Provinsi Bali. Yang jelas kewajiban provinsi sudah diselesaikan dengan baik setelah Pileg. Selesai hari raya akan dikoordinasikan dengan DPD Golkar tingkat kabupaten dan caleg, khususnya caleg terpilih,” tutur Sugawa Korry.
Lebih lanjut, Sugawa Korry menyebut bahwa persoalan ini semata-mata disebabkan oleh miskomunikasi dan kini sudah tidak menjadi masalah lagi.
“Tadi dia (I Gusti Kade Wiasa) sudah telepon, sudah tidak ada masalah dia. Karena itu masalah miskomunikasi saja itu,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali itu.
Ketika ditanya terkait sisa pembayaran sebesar Rp244.750.000 yang belum dilunasi, Sugawa Korry menjelaskan bahwa dana tersebut sejatinya merupakan tanggung jawab yang dibagi bersama antara DPD provinsi, kabupaten, dan para caleg. Namun, lantaran para caleg juga menghadapi kesibukan selama Pileg dan Pilkada, pembayaran belum terealisasi.
“Untuk provinsi kan sudah selesai itu kewajibannya, yang 100 juta itu. Nah kemudian ternyata yang lainnya belum selesai karena kesibukan dari mereka, Pileg, kemudian Pilkada, saya juga tidak tahu, gitu loh. Saya kira sudah selesai, tapi tidak masalah itu kita segera selesaikan, begitu dia informasikan ke kita. Jadi sekarang sebenarnya sudah tidak masalah, sudah clear,” tegasnya.
Ketika dikonfirmasi apakah sisa utang tersebut bukan tanggung jawab DPD Provinsi, Sugawa Korry menjawab, “Iya, itu kan dari rencana awal kan dibagi tiga itu anunya, Kabupaten, provinsi, caleg, kan gitu. Kan banyak caleg yang tidak jadi, Tapi tidak apa, kita selesaikan juga,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa DPD Golkar Bali siap mengambil langkah untuk menuntaskan persoalan, meskipun tanggung jawab awalnya tidak sepenuhnya berada di tangan pihak provinsi.
“Iya, kita bicarakan lah. Dia sudah setuju itu pihak yang minta itu Pak Wiasa itu,” ujarnya.
Saat disinggung soal tenggat waktu pembayaran dalam surat somasi kedua yang menyebut batas akhir hingga 30 April 2025, Sugawa Korry mengindikasikan bahwa persoalan akan dibicarakan lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait.
“Ya nanti kan saya akan kumpulin dulu mereka, caleg dan DPD 2, kemudian pihak yang mengadakan. Itu kan dilakukan oleh tim di sana gitu loh. Kemudian saya waktu itu sibuk Pileg, Pilkada, ya kita enggak sempat,” katanya.
Menanggapi soal surat somasi, Sugawa Korry juga mengaku tidak menerima surat tersebut secara langsung. Namun setelah mengetahui adanya pemberitaan, ia segera menghubungi pihak penjual untuk mencari solusi. Menurutnya, pihak penjual hanya menginginkan adanya fasilitasi dan ruang dialog agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah. Sugawa Korry pun menilai bahwa masalah ini tidak lagi menjadi persoalan serius dan akan dibicarakan lebih lanjut untuk diselesaikan bersama.
“Beliau mengatakan yang penting pihaknya difasilitasi, dijembatani untuk komunikasi, saya kira tidak masalah itu. Mungkin nanti akan dibicarakan, yang penting kita selesaikan, caranya kan kita berunding nanti,” ujar Sugawa Korry.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pelunasan pembayaran sebelum tenggat 30 April, Sugawa Korry memberikan jawaban yang cenderung diplomatis. Ia menegaskan bahwa DPD Golkar Provinsi Bali telah memenuhi kewajibannya sebesar Rp100 juta. Mengenai sisa pembayaran, ia mengaku tidak memantau secara detail total jumlah pengadaan bibit durian.
Namun, menurutnya, daftar penerima bibit dari kalangan caleg sudah ia terima dan bantuan tersebut telah disalurkan kepada para petani. Ia menambahkan bahwa persoalan ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diselesaikan secara bersama-sama, serta menyatakan bahwa dari pihak penjual sendiri tidak ada lagi masalah.
“Oke kita bicarakan nanti, mungkin penyelesaian bersama-sama gitu lah. Jadi dari dia (I Gusti Kade Wiasa) sudah tidak ada masalah itu,” pungkasnya. (dan)

