Oleh: I Gde Sudibya

” Sejak Desember 2019 hingga Senin (25/5/2020), Covid-19 telah menjangkiti 5,5 juta orang di 215 negara dan menyebabkan 347.249 orang meninggal. Cepatnya penyebaran, banyaknya korban, ketidakpastian kapan wabah ini berakhir, hingga dampak ikutan yang ditimbulkannya membuat warga dunia cemas dan stres.” ( Kompas, 26/5).

Dalam sejarah ekonomi dunia, ekonomi dunia yang sedang bertumbuh didorong oleh globalisasi ekonomi dan kemudian globalisasi kehidupan, kemudian segera berhenti sebagai  akibat dari pembatasan orang dan sumber daya, yang dibawakan oleh pandemi Covid-19,  berakibat tekanan besar pada ekonomi dan juga cultural shock bagi masyarakat global, merupakan hal baru dan tidak pernah diprediksikan sebelumnya. Sehingga menjadi wajar, dari perspektif kesejarahan, banyak negara bangsa dan masyarakat menjadi gugup dan gagap dalam memberilan respons terhadap pandemi ini.
Tekanan Keras Ekonomi
Pembatasan massif orang dan sumber daya selama masa pandemi, menurut perkiraan CNN, jumlahnya 90 % dari total penduduk dunia 7.2 milyar orang untuk #belajar, bekerja dan beribadah di rumah, yang dari sisi ekonomi berdampak terhadap aktivitas produksi global, yang berpengaruh terhadap sisi pasokan/supply barang dan jasa global.
Pada sisinya yang lain, kemacetan aktivitas produksi ini, berpengaruh terhadap penciptaan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak sangat serius dari sisi permintaan barang dan jasa di tingkat global, nasional dan juga lokal.
Mari kita simak data-data berikut: pertumbuhan ekonomi negatif selamat triwulan pertama tahun 2020 terjadi di banyak negara: AS: 4,8 %, Perancis: 5,8%, Spanyol: 5,2%, Italia: 4,8%, Jerman dan Inggris: 2,2 %, Swedia:0,3%, Belanda: 0,5 % , Jepang: 1,8 %, Tiongkok: 6,8 %  ( Kompas, 26/5 )
Sedangkan kinerja ekonomi Indonesia di triwulan pertama 2020: sektor transportasi dan pergudangan turun dari 5,45 % di triwulan ke 4 tahun 2019 menjadi: 1,27 % di triwulan 1 tahun 2020. Sektor perdagangan melemah: 1,97 %, dibandingkan triwulan sebelumnya: 5,21 %. Dan sektor hotel dan restoran melemah: 1,97 % dari: 5,87 %  di triwulan sebelumnya. Kompas (26/5)
Akibat pandemi ini, angka pengangguran meningkat drastis di AS, mendekati angka 20 %, sedangkan angka pengangguran di AS pada masa depresi besar tahun 1930′ an mencapai 25 %. Pandemi Covid-19 ini berdampak luar biasa terhadap perekonomian Tiongkok yakni tumbuh minus: 6,8 % di triwulan 1 tahun 2020, dengan tambahan jumlah penganggur: 70 juta orang. Negeri yang punya kinerja ekonomi luar biasa di masa lalu ( pernah tumbuh: 9,5 % per tahun selama kurang lebih 2 dasa warsa ), tetapi tahun 2020 ini tidak menetapkan target pertumbuhannya karena alasan: pandemi dan ketidakpastian ekonomi global.
 Walaupun tidak menetapkan target pertumbuhan ekonominya, Tiongkok merencanakan  menambah hutang baru sebesar 665 milyar dollar AS, setara dengan 4 tahun APBN Indonesia. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari sisi ekspor dan juga pasokan bahan baku, permesinan untuk industri dalam negeri.
Dari data dan uraian di atas, terjadi tekanan berat kalau tidak mau dikatakan tekanan ekonomi luar biasa, yang sedang dihadapi negeri ini, pasca pandemi.
Tantangan Ekonomi Bali
Ekonomi Bali yang nyaris tergantung penuh pada industri pariwisata dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan  kesempatan kerja dan pendapatan, serta sektor: perdagangan, hotel dan restoran menjadi pengungkit dari sektor-sektor lainnya: pertanian, perbankan, konstruksi dan jasa-jasa lainnya.
 Tekanan berat terhadap industri pariwisata ( industri ini mengalami tekanan terberat akibat pandemi ), berdampak sangat serius terhadap perekonomian Bali. Paling tidak,  ada 2 ketidakpastian yang dihadapi. Pertama, ketidakpastian rentang waktu berapa lama pandemi akan berlangsung, yang akan sangat menentukan: timing pemulihan ekonomi, rintisan dan efektivitasnya.
Kedua, ketidakpastian ekonomi, yang paling tidak,  bersumber dari 2 hal yakni (a) Kepastian dan atau ketidakpastian tamu akan datang, yang berasal dari: ketidakpastian ekonomi  yang sedang berlangsung  di sejumlah negara yang selama ini menjadi pemasok wisatawan.
(b). Efektivitas Perpu No.1 tentang penyediaan dana talangan  bagi masyarakat pengusaha yang mengalami kesulitan likuiditas, dan mengalami risiko penutupan usaha. Sehingga bisa beroperasi kembali pasca ” new normal “.
Besarnya permasalahan yang dihadapi ekonomi Bali, kaitannya dengan upaya penanggulang pandemi, dan sejumlah faktor yang tidak bisa dikendalikan ( unconrollable factors ): kebijakan pemeritah pusat tentang: penerbangan, pengetatan, relaksasi PSBB, agenda memasuki ” new normal “, mewajibkan para elite pengambil kebijakan di Bali duduk bersama-sama dengan kalangan pengusaha bertukar pikiran, brain storming, kesediaan dana, untuk merumuskan: visi, strategi: pilihan solusi terhadap akumulasi permasalahan di atas, dan menyiapkan diri memasuki era baru yang tidak seluruhnya kita pahami.
Sebagaimana dikatakan oleh sejarahwan ternama: Yuval Noah Harari penulis buku inspiratif tentang perjalanan sejarah manusia, Sapiens: Badai pasti berlalu, manusia tetap bertahan, tetapi dunia yang akan kita tempati pasca pandemi, sangat berbeda dengan dunia sebelumnya.
Tentang Penulis
I Gde Sudibya, ekonom, pengamat: sosial, ekonomi dan kecendrungan masa depan ( trend watcher ).
Baca Juga  Hadiri High Level Meeting TPID Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra Pastikan Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Masyarakat Tetap Aman DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok serta kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan jatuh pada 17 Juni dan 27 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan saat memimpin dan menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (10/6). “Pengawasan sudah kita lakukan sejak sekarang mengingat Hari Raya Galungan dan Kuningan semakin dekat. Masyarakat juga mulai membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan pokok, daging, bumbu dapur, LPG, hingga sarana upacara seperti bahan banten dan penjor,” ujar Dewa Indra. Ia menegaskan, pemantauan harus terus dilakukan hingga beberapa hari setelah Hari Raya Kuningan guna memastikan stok kebutuhan masyarakat tetap aman serta mencegah terjadinya kepanikan di masyarakat. “Kita wajib menginformasikan secara luas bahwa ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan panic buying yang berpotensi menimbulkan penimbunan dan kelangkaan barang di lapangan,” katanya. Selain menjamin ketersediaan stok, distribusi kebutuhan masyarakat juga harus berjalan lancar, tepat sasaran, dan mudah diakses. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar Satuan Tugas (Satgas) Pangan di seluruh kabupaten/kota se-Bali perlu terus diperkuat. Menurutnya, apabila suatu daerah mengalami keterbatasan stok komoditas tertentu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi atau cadangan stok yang memadai. “Sebagai contoh, Kabupaten Buleleng memiliki ketersediaan cabai mencapai 76,48 ton dengan kebutuhan sekitar 5,34 ton, bawang merah 145,93 ton dengan kebutuhan 5,93 ton, serta bawang putih 191,42 ton dengan kebutuhan 9,52 ton. Kelebihan stok ini dapat dikolaborasikan dengan kabupaten lain yang mengalami kekurangan sehingga distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,99 persen. Menurutnya, perbedaan kondisi ketersediaan dan kebutuhan komoditas di masing-masing daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok pangan melalui pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan, khususnya terhadap komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, daging, serta LPG 3 kilogram. Dalam upaya pengendalian inflasi, Satgas Pangan Polda Bali juga terus melakukan berbagai langkah pengawasan dan penindakan. Selain melaksanakan kegiatan pasar murah, Satgas Pangan juga memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dan praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap agen maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan LPG untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.