28 Tahun Reformasi, Gerakan Politik Menuju Demokrasi yang Gagal
Ilustrasi
Oleh : Jro Gde Sudibya, intelektual, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.
28 tahun yang yang lalu, 21 Mei 1998, Presiden Suharto di Ruang Jepara Istana Negara, Jakarta, di hadapan para hakim Mahkamah Agung menyatakan berhenti sebagai Presiden, yang ditandai sebagai puncak keberhasilan gerakan reformasi.
Selama 28 tahun dalam perjalanan sebuah bangsa bukanlah rentang waktu yang lama, masih segar dalam ingatan publik tentang tuntutan Gerakan Reformasi: Pembatasan Masa Waktu Kekuasaan Presiden, Pembrantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Gerakan Reformasi sebagai gerakan politik menuju demokrasi pasca 28 tahun telah gagal, menyebut beberapa fakta: pertama, KKN berlangsung semakin dashyat, dalam ungkapan “State Craft Coruption”, korupsi atas nama negara untuk kepentingan pengusaha – penguasa, korupsi sistemik di lingkungan ekskutif, legislatif dan yudukatif.
Ungkapan “anak haram” konstusi” dan peristiwa politik yang menyertainya memberikan gambaran dari kegagalan dalam membatasi kekuasan berlebihan dari Presiden.
Peran TNI semakin menonjol dalam pengelolaan kekuasaan, dari semakin banyak TNI aktif memegang jabatan sipil, berpartisipasi aktif dalam proyek: MBG, Koperasi Merah Putih, Program Ketahanan Pangan dan Energi dalam skala raksasa.
Otonomi daerah yang pada awalnya kebablasan, dari sekitar 300 kabupaten-kota di tahun 1998 menjadi sekarang sekitar 600, kenaikan sekitar 100 persen.
Kemudian terjadi penarikan kembali otonomi daerah, resentralisasi dalam UU Cipta Kerja 2022 dengan sistem OSS (One Single System) yang intinya kewenangan perizinan investasi ditarik ke pemerintah pusat.
Yang terbaru di era Presiden Prabowo, dengan alasan efisiensi pemotongan dana transfer daerah 24 persen, dengan pusaran nilai ratusan triliun rupiah. Pemotongan dana desa sekitar Rp.30 T untuk program Koperasi Merah Putih. Posisi Anggaran untuk keperluan urgensi kebijakan Presiden di Kementrian Keuangan naik tinggi, yang memberikan penggambaran resentralisasi kekuasaan semakin membesar.
Kebebasan berekspresi dari masyarakat sipil semakin mengalami tekanan dan ancaman, penahanan ratusan aktivis mahasiswa pada demonstrasi Agustus 2025, penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras yang vokal menolak revisi UU TNI, dan aneka bentuk ancaman bagi media kritis.

