26 WNA Ditindak Imigrasi Bali, Pelanggaran Mulai dari Bisnis Pinjol hingga Prostitus
ket foto : Sebanyak 24 WNA bermasalah Dideportasi, kasus pinjol ilegal hingga prostitusi
Badung, Metro Bali
Imigrasi Bali menindak 26 warga negara asing (WNA) yang melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian dalam kurun waktu sepekan. Dari jumlah tersebut, 15 warga negara Malaysia diketahui terlibat dalam aktivitas bisnis pinjaman online (pinjol) yang tidak sesuai dengan izin tinggal.
Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Sebanyak 15 di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 terkait penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman daring.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa ke-15 WNA Malaysia tersebut dideportasi dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11/2026), sedangkan delapan lainnya dideportasi pada Jumat (6/11/2026) menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur.
“Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry) indeks D1,” ungkap Novyandri.
Selain 15 WNA Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua warga negara Rusia berinisial ET dan LK karena penyalahgunaan izin tinggal.
ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara LK, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, diketahui terlibat dalam aktivitas promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Dua WNA lainnya yang turut dideportasi yakni JWF, warga negara Australia, yang terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Ia dideportasi pada Selasa (3/11/2026).
Sementara itu, PJL, warga negara Inggris, dideportasi pada Sabtu (31/10/2026) setelah diketahui mengalami overstay atau tinggal melebihi masa berlaku izin tinggal selama 65 hari.
Imigrasi Denpasar Tindak 7 WNA, Lima Dideportasi
Penindakan terhadap orang asing juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar terhadap tujuh WNA dalam periode 5-8 November 2026.
Dari tujuh orang tersebut, lima WNA dideportasi ke negara asal atau negara tujuan perjalanan, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Berikut rincian lima WNA yang telah dideportasi:
1. AJV (46), warga negara Prancis, dideportasi pada 5 November 2026 melalui rute Denpasar–Paris karena mengalami overstay lebih dari 60 hari.
2. AS (29), warga negara Rusia, dideportasi pada 6 November 2026 melalui rute Denpasar–Moskwa karena diduga kuat terlibat aktivitas prostitusi ilegal.
3. AJAO (63), warga negara Australia, dideportasi pada 7 November 2026 melalui rute Denpasar–Perth akibat overstaydan menolak membayar denda beban yang telah ditentukan.
4. JN (35), warga negara Uganda, dideportasi pada 7 November 2026 melalui rute Denpasar–Entebbe atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
5. LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 melalui rute Denpasar–Brussel karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana.
Keduanya diketahui melanggar ketentuan izin tinggal atau overstay. BDC tercatat telah melebihi masa izin tinggal selama 120 hari, sedangkan CYA mengalami overstay selama 54 hari.
Imigrasi Bali Tegaskan Pengawasan WNA
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali memastikan pengawasan terhadap keberadaan WNA terus diperkuat agar aktivitas orang asing di Pulau Dewata tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Langkah penindakan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban Bali, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk menghadirkan pengawasan optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

